Sunday, May 26, 2013

Benarkah Service dan Security dalam Transaksi Bank itu Saling Bertolak Belakang ?


Ada sementara pendapat selama ini bahwa kalau kita meningkatkan pelayanan berarti kita mengurangi faktor security, faktor control dari transaksi atau kegiatan yang ditangani.  Pendapat ini sangat banyak dianut oleh sebagian besar kita. Benarkah begitu?

Dalam praktek perbankan hal ini banyak menjadi polemik. Banyak yang mengatakan bahwa yang penting pelayanan excelent, lancar, semua puas itu berarti baik. Dalam kaitan ini maka pendapat itu mengatakan, kalau terdapat banyak kontrol dan security maka pekerjaan menjadi tidak lancar bahkan menghambat pelayanan dan katanya nasabah akan lari.  Rasanya masalah ini perlu dikaji dengan dalam dan tenang untuk memahaminya dengan baik.

Pelayanan atau service adalah motto dari bisnis abad kini. Tidak adanya atau buruknya  pelayanan artinya tidak ada bisnis. Statement ini benar sekali.  Tapi sebenarnya pelayanan atau service itu buat siapa sih...? Orang boleh berdebat tentang hal ini. Tentunya orang marketing akan bilang pelayanan buat customers alias nasabah. Buat orang yang bekerja di bidang supporting ya... yang dilayani sebagai nasabah adalah personil marketing dalam rangka kegiatannya menciptakan laba bagi bank ini.  Begitulah pendapat umum yang saat ini berlaku.
Secara syari’at  pendapat itu adalah sangat benar sekali. Namun  bila kita renungkan lebih dalam ternyata ada  sesuatu yang lebih dalam secara hakikat. Pada hakikatnya pelayanan yang dilakukan oleh petugas bank adalah buat bank-nya sendiri. Artinya buat apa dia melayani nasabah dengan baik ? Tentunya dia ingin banknya punya customer  base yang baik yang memberi kontribusi buat penciptaan laba banknya, buat kesehatan banknya. Artinya setiap pekerjaan yang baik akan memeberi kontribusi pada banknya, yang pada akhirnya banknya yang baik tentu membawa kesejahteraan bagi karyawannya juga, disamping pada pemilik, masyarakat dan pemerintah.
Assets bank yang utama sebenarnya adalah nasabah dan sumber daya manusia bank itu. Nah, dua-duanya ternyata manusia. Dengan demikian unsur manusia dan hubungan antar mereka menjadi sangat penting. Dalam kaitan ini maka ukuran kepuasan pelanggan menjadi satu kebutuhan yang pasti.
Bahwa kepuasan nasabah harus didasari memberi kontribusi pada banknya. Bukan kepuasan nasabah yang merugikan bank. Lebih dalam lagi, bank hanya memberi pelayanan terbaik pada nasabahnya sepanjang memberi kontribusi positif bagi banknya.
Sebagai contoh, bank tentunya tak akan memberikan suku bunga deposito  melewati perhitungan cost money-nya pada seorang nasabah walaupun dia membawa uang Rp. 20 Milyar,  dengan alasan demi service sekalipun.

Untuk mengamankan tujuan ini maka pelaksanaan transaksi dan kegiatan bank juga mengacu pada aturan main, sistem dan prosedur, pedoman kerja yang dirancang untuk melindungi kepentingan bank. Karenanya kepatuhan pada hal-hal itu merupakan patokan utama.  Perancangan sistem dan prosedur serta Pedoman Kerja bank akan selalu memperhatikan aspek-aspek internal control alias pengendalian intern pada transaksi atau kegiatan itu. Beberapa aspeknya telah kita ketahui semuannya misalnya; Keharusan adanya manusia yang kompeten dan dapat dipercaya di unit-unit kerja dimana transaksi itu berlangsung. Keharusan adanya pemisahan tugas dalam transaksi bank yang dikelola, artinya tidak ada transaksi yang ditangani dari awal sampai akhir oleh satu orang. Lebih jelas lagi bahwa harus ada pemisahan atas dasar fungsi antara petugas yang pelaksana transaksi, pencatat dan penyimpan. Keharusan adanya prosedur otorisasi transaksi yang wajar. Artinya ada pendelegasian wewenang dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang dibuat manajemen.
Keharusan adanya dokumentasi dan catatan yang cukup atas kegiatan dan transaksi yang dikelolanya. Dokumentasi dan pengadministrasian perlu dilakukan dengan tertib dan berkesesuaian antara dokumentasinya dengan catatan atau adminstrasinya. Keharusan catatan itu dilakukan pemeriksaan secara  fisik untuk selalu dicocokkan. Artinya catatan itu harus diyakinkan keakuratannya dibanding dengan fisiknya. Contohnya uang tunai di teller tiap hari selalu di cash count untuk dibandingkan dengan adminstrasinya. Kegiatan ini juga seharusnya terjadi pada bidang kegiatan bank semuanya. Hanya masalah frekuensi pemeriksaaannya tentu bergantung pada tingkat likuidnya transaksi itu. Makin likuid asset bank tersebut makin sering dilakukan pencocokkannya. Makin kurang likuid tentu makin jarang dilakukan pencocokkannya.  Namun secara prinsip pencocokkan itu harus selalu dilaksanakan. Bagian akhir untuk meyakinkan berfungsinya control itu adalah adanya audit yang independen untuk meyakinkan apakah control alias pengendalian di unit kerja itu jalan atau tidak.
Konsepsi ini sangat jelas. Artinya dalam kegiatan bank, fokus bahasan yang utama adalah melihat aspek risiko yang  meningkatkan sistem control dan security-nya.
Sebagai contoh konkrit di dunia perbankan adalah, kalau kita ingin melayani nasabah dengan satu produk bank yang canggih seperti ATM atau Phone Banking, maka artinya kita harus membangun dengan baik sistem security, control dan auditnya untuk produk itu.

Nah, dengan alat pelaksanaan internal control yang baik yang dicerminkan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur yang baik pula maka diharapkan pelayanan pada nasabah berlangsung excelent dan kita semua puas. 

(TPT)

Sunday, April 7, 2013

WASPADA, FRAUD SERANG BANK DI INDONESIA

Bank-bank di Asia perlu pendekatan baru untuk melindungi para pelanggan dan mengelola risiko di seluruh lini produk. Rekomendasi ini diserukan perusahaan penyedia teknologi analitik dan manejemen keputusan, FICO. Dalam FICO Asia Pacific Head of Fraud Conference yang dihadiri oleh hampir 30 eksekutif di bidang fraud (kejahatan penipuan di sektor jasa keuangan) mereka memberi jawaban atas semakin canggihnya pelaku kejahatan yang melakukan fraud.
Rekomendasi tersebut diberikan ketika kecepatan deteksi menjadi kian penting mengingat semakin meningkatnya upaya oleh para pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi saluran-saluran baru seperti mobile banking. Di wilayah Asia Pasifik, FICO mengestimasikan kejadian fraud akan meningkat sebesar 10-20% pada tahun 2013.
“Para pelaku fraud menggunakan saluran-saluran baru dan berbeda utuk melakukan penipuan,” tutur Mohamad Helmi, General Manager Credit Card Business, Bank Rakyat Indonesia. Untuk mengurangi risiko yang diakibatkan ancaman seperti fraud, analisis dan data yang akurat merupakan sebuah keharusan. Perbankan saat ini perlu membangun sistem yang bisa diandalkan untuk mendapatkan perlindungan bagi perusahaan mereka. “Ini merupakan tujuan akhir yang tengah diupayakan secara agresif oleh Bank Rakyat Indonesia,” lanjutnya dalam rilis yang diterima redaksi SWA, Selasa (6/11).
FICO menegaskan bahwa untuk melawan ancaman fraud yang semakin beragam dan semakin inovatif. Bank-bank harus menghindari implementasi sistem tunggal yang monilitik melainkan mengkombinasikan sistem-sistem berbasis analitik baru dan yang sudah ada. Pendekatan di seluruh lingkungan perusahaan ini harus didesain untuk melindungi setiap saluran. Selain itu pendekatan ini mampu menghubungkan saluran-saluran untuk memberikan wawasan dan kontrol yang terpusat, juga kontinuitas pengalaman pelanggan. Pendekatan baru ini menekankan penguatan pada titik terlemah dalam sistem perlindungan terhadap fraud di perbankan serta membangun perlindungan enterprise secara terstruktur dan bertahap.
“Kepercayaan konsumen telah menjadi diferensiator kunci bagi perbankan dan pengalaman pelanggan ketika dihadapkan pada fraud sangat kritikal,” kata Dan McConaghy, president for FICO Asia Pacific. “Dengan mengambil pendekatan seluruh lingkungan perusahaan, perbankan dapat memperoleh kepercayaan pelanggan dengan pendeteksian dan kontak pelanggan yang cepat serta meminimalkan kerugian.”
Dalam pandangan FICO, cara terbaik bagi bank untuk meminimalkan gangguan terhadap kehidupan para pelanggan mereka adalah dengan menggabungkan analisis prediktif untuk mengidentifikasi pola-pola fraud yang berubah-ubah, peraturan bisnis untuk menghentikan jenis fraud yang diketahui, analisis hubungan untuk melihat pola-pola yang lebih luas yang mengindikasikan grup pelaku fraud dan manajemen kasus untuk menghentikan fraud.
Menurut laporan CEB TowerGroup 2012 yang bertajuk Adoption and Investment in Financial Services Technologies: Enterprise Fraud Management, 32% bank mengatakan mereka ingin mengadopsi atau mengganti sistem menejemen fraud enterprise mereka pada 2016.http://swa.co.id/business-research/waspada-fraud-serang-bank-di-indonesia

Friday, March 29, 2013

PERATURAN MENGENAI KOMITE AUDIT


Ada beberapa peraturan terkait dengan Komite Audit, antara lain :
  • Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
  • Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
  • Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  • Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

1.      Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5
Minimal 3 Orang:
§  Minimal 1 orang komisaris independen à Ketua Komite Audit
§  Minimal 2 orang pihak independen dari luar emiten
Salah seorang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan
Tugas dan tanggung jawab, antara lain:
§  Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi
§  Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten
§  Menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi perusahaan
§  Komite audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit

2.      Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006
Minimal 3 Orang:
§  Minimal 1 orang komisaris independen à Ketua Komite Audit
§  Minimal 1 orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi
§  Minimal 1 orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan
Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit tersebut paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit.
Tugas dan tanggung jawab :
§  Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
§  Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut di atas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
-          pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
-          kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
-          kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
-          pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris.
§  Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

3.      Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002
Salah seorang anggota Komite Audit adalah anggota Komisaris yang sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Komite.
Tugas dan tanggung jawab :
  • Bertugas membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor

4.      Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006
Laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir.
Komite audit, mencakup antara lain:
a.       nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit;
b.      uraian tugas dan tanggung jawab;
c.       frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran masing-masing anggota komite audit; dan
d.      laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit

Komite Audit Harus Jadi Wasit

http://akuntanonline.com/showdetail.php?mod=art&id=145&t=Etty,%20Komite%20Audit%20Harus%20Jadi%20%22Wasit%22&kat=Auditing

Peran Komite Audit Dalam Pengelolaan Perusahaan

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:9yCgLy2jxzcJ:images.hardiyantowb.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SdBCUAoKCBoAAGUVHlc1/PERANAN%2520KOMITE%2520AUDIT%2520DALAM%2520PENGELOLAAN%2520PERUSAHAAN.pdf%3Fkey%3Dhardiyantowb:journal:102%26nmid%3D224903667+&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEEShPYYDJx7NrnJJzlm6h9NQFKz8OLUkzpEar6uBLunkBpD9OxcCbFsRiVsOlesDyesuq7MMQu-en1uuJU636A_rHjQ3e4vxIbG6f9i5iScivqB-2gv9rkSmuyyLNyudmppTZIoPA&sig=AHIEtbRXzTmqn_ywKTGA8-vNhjNAz2Trsw