Undangan
WORKSHOP
PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM
(Memahami Surat Edaran No. 13/28/DPNP tgl 9 Desember 2011)
LATAR BELAKANG
Fraud disini diartikan sebagai tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi dilingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Bank Indonesia menyebutkan alasan mengapa diterbitkannya Surat Edaran tersebut adalah ;
1. Penguatan sistem pengendalian intern Bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
2. Terungkapnya berbagai kasus Fraud di sektor perbankan yang merugikan nasabah dan/atau Bank maka perlu diatur ketentuan mengenai penerapan strategi anti Fraud.
3. Mengarahkan Bank dalam melakukan pengendalian Fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan Fraud.
Substansi Pengaturan:
Pokok-pokok pengaturan dalam Surat Edaran/SE ini adalah sebagai berikut:
a. Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti Fraud yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko Fraud serta didukung sumber daya yang memadai. Strategi anti Fraud merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian Fraud.
b. Bank yang telah memiliki strategi anti Fraud, namun belum memenuhi acuan minimum, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan strategi anti Fraud yang telah dimiliki.
c. Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya Fraud, Bank perlu menerapkan Manajemen Risiko dengan penguatan pada beberapa aspek, yang paling kurang mencakup Pengawasan Aktif Manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, serta Pengendalian dan Pemantauan.
d. Strategi anti Fraud yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian Fraud, memiliki 4 (empat) pilar, sebagai berikut:
1. Pencegahan
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya Fraud, yang paling kurang mencakup anti Fraud awareness, identifikasi kerawanan, dan know your employee.
2. Deteksi
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian Fraud dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise audit, dan surveillance system.
3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas kejadian fraud dalam kegiatan usaha Bank, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan pengenaan sanksi.
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian Fraud serta tindak lanjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi, yang paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian Fraud serta mekanisme tindak lanjut.
e. Dalam rangka memantau penerapan strategi anti Fraud, Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:
1. Bank wajib menyampaikan Strategi anti Fraud paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya SE ini,
2. Laporan penerapan strategi anti Fraud setiap semester yang berlaku sejak laporan Juni 2012, dan
3. Laporan kejadian Fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap bank, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administratif sesuai PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
TUJUAN & MANFAAT
Dengan mengikuti workshop ini diharapkan peserta mampu mengaplikasikan SE Bank Indonesia tersebut secara baik.;
• Memahami dan mampu mendeteksi, mencegah Fraud di banknya yang berpotensi merugikan bank secara fatal.
• Mendeteksi dan mencegah kemungkinan fraud oleh manajemen, pemilik bank dan nasabahnya, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok
• Memahami dan bisa melakukan pengungkapan terhadap fraud bank serta upaya pencegahannya.
• Memberi kemampuan para peserta dalam mengelola bank, sehingga mendorong pengelolaan bank yang sehat.
PESERTA
Workshop ini disarankan terutama untuk :
• Komisaris,
• Komite Audit,
• Komite Pemantau Risiko
• Risk Management dan Compliance,
• Auditor Intern
• Internal Control
• Divisi Operasional
• Divisi Legal /Hukum
• Pemimpin Cabang
• Marketing
• Operasional
• Pejabat terkait lainnya dari :
- SKAI Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta dan Bank Pembangunan Daerah
WAKTU PELAKSANAAN
Hari : Kamis
Tanggal : 16 Februari 2012
Pukul : 08.30 WIB - selesai
Tempat : Hotel Millenium Sirih , Jl. Fachrudin No. 3 , Jakarta Pusat
JADWAL
Kamis, 16 Februari 2012
Sesi 1
09.00 – 10.30 Memahami PBI No. 13/28/DPNP tgl 9 Desember 2011 Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bank Umum
Hazairin Achmad
• Bank Indonesia
10.30 – 10.45 Break
Sesi 2
10.45 – 12.15 Pencegahan Fraud dan Deteksi Fraud Hazairin Achmad
• Bank Indonesia
12.15 – 13.15 Lunch
Sesi 3
13.15 – 14.45 Investigasi, Pelaporan dan Saksi Fraud Hazairin Achmad
• Bank Indonesia
14.45 – 15.00 Break
Sesi 4
15.00 – 16.30 Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut atas Fraud
Hazairin Achmad
• Bank Indonesia
Segala informasi tentang Workshop dapat melalui Contact Persons: Rahma Hp. No :08159927946
PRIMA CONSULTING GROUP :
Jl. Burung Gereja SH No. 16 Bintaro Jaya Sekt 2, Jaksel 15412
E-mail: consulting.prima@yahoo.com , www.primaconsultinggroup.blogspot.com
Telepon & Fax : 021 - 7351946
Thursday, February 2, 2012
Tuesday, November 22, 2011
WORKSHOP ANALISIS DAN PERAN DEKOM, KOMITE AUDIT, KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN KEPATUHAN TERHADAP APLIKASI RISK BASED BANK RATING
LATAR BELAKANG
Pada berbagai Peraturan Bank Indonesia, ditegaskan Peran Dekom, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan dalam mendorong berjalannya Good Corporate Governance di Perbankan. Karenanya dalam setiap penerbitan peraturan baru Bank Indonesia, perlulah dipahaminya, terutama dalam upaya mengawal berjalannya peraturan Bank Indonesia guna kelancaran dan keamanan operasi banknya.
Dalam kaitan ini berbagai ketentuan baru memerlukan pemahaman dan aplikasi yang pas, terutama dalam kaitan tugas dan peran Dekom, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Aplikasi Risk Based Bank Rating yang baru saja diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran No.5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Ini merupakan aplikasi dari peraturan baru mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.
Kedua SE ini merupakan penjabaran Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011. Telah terjadi perubahan tata cara penilaian dan pelaporan bank. Peraturan ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko dan menggunakan 4 faktor pengukuran yaitu profil risiko (risk profile), good corporate governance (GCG), rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital). Keempat faktor ini adalah satu kesatuan nilai yang akan menjadi hasil akhir peringkat tingkat kesehatan bank.
Dalam PBI yang mengatur Risk Based Bank Rating (RBBR) ini menyebutkan bahwa bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Perbedaan dari PBI ini adalah adanya penilaian yang dapat dilakukan pengkinian sewaktu-waktu apabila diperlukan pada periode penilaian yang dilakukan setiap semester (posisi akhir bulan Juni dan Desember). Selain itu adalah peringkat setiap faktor tersebut ditetapkan berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Dalam PBI ini juga mewajibkan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham menyampaikan action plan kepada Bank Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau self assessment oleh bank.
Bank Indonesia sendiri melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester, dimana apabila terdapat perbedaan hasil penilaian yang dilakukan Bank Indonesia dengan hasil self assessment bank, maka yang berlaku adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
Target waktu dari Laporan Profil Risiko dan laporan terkait penerapan Manajemen Risiko lainnya mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011. adapun Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai ketentuan ini secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2011.
TUJUAN DAN MANFAAT
Agar peserta memahami substansi pengaturannya serta problematik yang muncul, dan para peserta dapat mengantisipasi segenap persoalan dalam mengaplikasikan SE BI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas SE No.5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SE No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum secara baik.
Peserta dapat mendorong aplikasinya agar dapat berjalan mulus dan lancar serta para peserta dapat memberikan dorongan positif kepada para pelaksana untuk melaksanakannya dengan baik pula.
PESERTA
Dewan Komisaris, Ketua maupun Anggotanya
Komisaris sebagai ketua Komite Audit, Komite Pemantau Risiko
Sekretaris Dewan Komisaris
Anggota Komite Audit, Anggota Komite Pemantau Risiko.
Kepala SKAI, Risk Management & Compliance, dan para auditor intern
Pemimpin Divisi Management Risiko & Kepatuhan
Pejabat terkait lainnya.
JADWAL
Kamis, 15 Desember 2011
Sesi 1
09.00 – 10.30 Memahami Pengukuran Risk-Based Bank Rating (RBBR) - Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 Aplikasi serta Problematiknya
10.30 – 10.45 Break
Sesi 2
10.45 – 12.15 Problematik dan Solusi dalam mengaplikasikan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran No.5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
12.15 – 13.15 Lunch
Sesi 3
13.15 – 14.45 (Lanjutan)
Problematik dan Solusi dalam mengaplikasikan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran No.5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
14.45 – 15.00 Break
Sesi 4
15.00 – 16.30 Problematik dan Solusi dalam mengaplikasikan Surat Edaran No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
Pembicara :
Hazairin Achmad, Bank Indonesia
Segala informasi tentang Workshop dapat melalui :
Sdri. Rahma Hp.No: 08159927946
Pada berbagai Peraturan Bank Indonesia, ditegaskan Peran Dekom, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan dalam mendorong berjalannya Good Corporate Governance di Perbankan. Karenanya dalam setiap penerbitan peraturan baru Bank Indonesia, perlulah dipahaminya, terutama dalam upaya mengawal berjalannya peraturan Bank Indonesia guna kelancaran dan keamanan operasi banknya.
Dalam kaitan ini berbagai ketentuan baru memerlukan pemahaman dan aplikasi yang pas, terutama dalam kaitan tugas dan peran Dekom, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Aplikasi Risk Based Bank Rating yang baru saja diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran No.5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Ini merupakan aplikasi dari peraturan baru mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.
Kedua SE ini merupakan penjabaran Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011. Telah terjadi perubahan tata cara penilaian dan pelaporan bank. Peraturan ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko dan menggunakan 4 faktor pengukuran yaitu profil risiko (risk profile), good corporate governance (GCG), rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital). Keempat faktor ini adalah satu kesatuan nilai yang akan menjadi hasil akhir peringkat tingkat kesehatan bank.
Dalam PBI yang mengatur Risk Based Bank Rating (RBBR) ini menyebutkan bahwa bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Perbedaan dari PBI ini adalah adanya penilaian yang dapat dilakukan pengkinian sewaktu-waktu apabila diperlukan pada periode penilaian yang dilakukan setiap semester (posisi akhir bulan Juni dan Desember). Selain itu adalah peringkat setiap faktor tersebut ditetapkan berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Dalam PBI ini juga mewajibkan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham menyampaikan action plan kepada Bank Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau self assessment oleh bank.
Bank Indonesia sendiri melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester, dimana apabila terdapat perbedaan hasil penilaian yang dilakukan Bank Indonesia dengan hasil self assessment bank, maka yang berlaku adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
Target waktu dari Laporan Profil Risiko dan laporan terkait penerapan Manajemen Risiko lainnya mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011. adapun Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai ketentuan ini secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2011.
TUJUAN DAN MANFAAT
Agar peserta memahami substansi pengaturannya serta problematik yang muncul, dan para peserta dapat mengantisipasi segenap persoalan dalam mengaplikasikan SE BI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas SE No.5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SE No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum secara baik.
Peserta dapat mendorong aplikasinya agar dapat berjalan mulus dan lancar serta para peserta dapat memberikan dorongan positif kepada para pelaksana untuk melaksanakannya dengan baik pula.
PESERTA
Dewan Komisaris, Ketua maupun Anggotanya
Komisaris sebagai ketua Komite Audit, Komite Pemantau Risiko
Sekretaris Dewan Komisaris
Anggota Komite Audit, Anggota Komite Pemantau Risiko.
Kepala SKAI, Risk Management & Compliance, dan para auditor intern
Pemimpin Divisi Management Risiko & Kepatuhan
Pejabat terkait lainnya.
JADWAL
Kamis, 15 Desember 2011
Sesi 1
09.00 – 10.30 Memahami Pengukuran Risk-Based Bank Rating (RBBR) - Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 Aplikasi serta Problematiknya
10.30 – 10.45 Break
Sesi 2
10.45 – 12.15 Problematik dan Solusi dalam mengaplikasikan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran No.5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
12.15 – 13.15 Lunch
Sesi 3
13.15 – 14.45 (Lanjutan)
Problematik dan Solusi dalam mengaplikasikan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran No.5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
14.45 – 15.00 Break
Sesi 4
15.00 – 16.30 Problematik dan Solusi dalam mengaplikasikan Surat Edaran No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
Pembicara :
Hazairin Achmad, Bank Indonesia
Segala informasi tentang Workshop dapat melalui :
Sdri. Rahma Hp.No: 08159927946
Wednesday, July 21, 2010
WORKSHOP TAX PLANNING 2010 - PENELITIAN SPT, PEMBETULAN SPT, PEMERIKSAAN, KEBERATAN, BANDING, GUGATAN, PENAGIHAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK P
Latar Belakang
Undang-undang pajak mewajibkan setiap wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketentuan ini berdiri diatas asumsi bahwa setiap individu telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai pajak.
Faktanya, pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan sangat rendah. Upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum cukup belum cukup mendongkrak pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.
Sementara itu, wajib pajak tidak mungkin diharapkan untuk membuka lembar demi lembar peraturan pajak, yang saking banyaknya , hingga saat ini tidak bisa dijilid dalam satu bundel. Di lain sisi, buku-buku perpajakan nasional yang ada sering tidak membumi dan berada pada pembahasan tingkat tinggi.
Disini ada kesenjangan antara tingkat minimal pemahaman yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan tingkat pemahaman faktual wajib pajak. Karena itulah maka kami menyelenggarakan workshop ini sebagai upaya untuk menjembataninya
Dalam perpajakan kita, Sistem self assessment mewajibkan Wajib Pajak (WP) menghitung sendiri semua jenis pajak yang terutang (PPh, PPN, PPh Pasal : 21. 23, 26 dan PPh. Final) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk periode (masa/tahun) yang bersangkutan, lalu menyetorkan ke Kas Negara melalui Bank/Kantor Pos serta melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam bentuk SPT Masa dan SPT Tahunan PPh Badan atau SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
Tax Planning adalah usaha Wajib Pajak untuk memenuhi semua kewajiban dan memperoleh hak secara efisien dan efektif tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Buku/catatan/dokumen termasuk electronic data processing merupakan inti masalah perpajakan, sebagai dasar perhitungan semua jenis pajak dan alat bukti apabila dilakukan pemeriksaan atau penyidikan, serta alat bukti apabila Wajib Pajak keberatan, banding ke Pengadilan Pajak, Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
SPT Lebih Bayar pasti dilakukan pemeriksaan dan SPT dengan kriteria tertentu yang dilakukan pemeriksaan; sedangkan SPT yang tidak dilakukan pemeriksaan dapat dilakukan penelitian oleh Account Representative (AR).
Adapun Hasil penelitian AR berupa himbauan kepada Wajib Pajak untuk membetulkan SPT atau diusulkan dilakukan pemeriksaan; sedangkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKPLB, SKPN, SKPKB) kecuali terdapat indikasi tindak pidana perpajakan (TPP) yang dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan TPP.
SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara merupakan tindak pidana perpajakan; walaupun demikian dapat dilakukan pembetulan SPT oleh Wajib Pajak atau diterbitkan SKP oleh Dir.Jend.Pajak, sehingga tidak perlu dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan.
Maksud & Tujuan
Dengan mengikuti workshop ini diharapkan para peserta dapat membuka wawasannya tentang perpajakan, terutama untuk mengelola hak dan kewajiban wajib pajak. Memberikan tuntunan untuk menjadi Wajib Pajak yang cerdas, yaitu selain Wajib Pajak yang selain bisa terhindar dari sanksi pajak, juga dimungkinkan membayar pajak lebih hemat secara legal dan terhindar dari tindak pidana perpajakan.
Peserta Workshop
• Wajib Pajak Badan Hukum, Wajib Pajak Orang , Bendaharawan dan Joint Operation.
• Peserta Workshop diberikan soft copy peraturan perpajakan.
Materi Yang Dibahas
Tax Planning dalam tahun 2010, Pembukuan, Penelitian SPT, Pembetulan SPT.
Tatacara pemeriksaan pajak, kewajiban dan hak pemeriksa, kewajiban dan hak WP, strategi WP dalam pemeriksaan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan dari WP, pembahasan akhir, penerbitan SKP, Penagihan, Keberatan, Banding, Pengurangan/Pembatalan SKP yang tidak benar, Pengurangan/Penghapusan sanksi administrasi, gugatan, pembetulan SKP, imbalan bunga.
Pemeriksaan dan Equalisasi SPT.Tahunan PPh.Badan dengan SPT. Masa PPN (peredaran dan pembelian), SPT. Masa : PPh. Pasal 21, PPh. Pasal 23, PPh. Pasal 26, PPh. Pasal 15 dan PPh. Pasal 4(2) Final.
Perubahan UU PPh dan UU PPN serta peraturan yang sudah diterbitkan yang berkaitan dengan perhitungan pajak terutang. Indikasi tindak pidana perpajakan dan pemeriksaan bukti permulaan TPP.
Waktu Pelaksanaan
Hari : Kamis & Jumat
Tanggal : 5 &6 Agustus 2010
Waktu : 8.30 – 15.00 WIB
Tempat : Hotel Lumire (d/h Hotel Aston – Senen)
Jl. Senen Raya - Jakarta Pusat
Jadwal
Kamis, 5 Agustus 2010
08.00 – 08.30 Register Peserta
08.45 – 09.00 Pembukaan Oleh Chairman Prima Consulting
Sesi 1
09.00 – 10.30 Tax Planning dalam tahun 2010, Pembukuan, Penelitian SPT, Pembetulan SPT.
10.30 – 10.45 Coffee Break
Sesi 2
10.45 – 12.15 Tatacara pemeriksaan pajak, kewajiban dan hak pemeriksa, kewajiban dan hak WP, strategi WP dalam pemeriksaan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan dari WP, pembahasan akhir, penerbitan SKP
12.15 -13.15 Lunch
Sesi 3
13.15 – 14.45 Penagihan, Keberatan, Banding, Pengurangan/Pembatalan SKP yang tidak benar, Pengurangan/Penghapusan sanksi administrasi, gugatan, pembetulan SKP, imbalan bunga.
Jumat, 6 Agustus 2010
Sesi 1
08.30 – 10.00 Pemeriksaan dan Equalisasi SPT.Tahunan PPh.Badan dengan SPT. Masa PPN (peredaran dan pembelian), SPT. Masa: PPh. Pasal 21, PPh. Pasal 23, PPh. Pasal 26, PPh. Pasal 15 dan PPh. Pasal 4(2) Final
10.00 – 10.15 Coffee Break
Sesi 2
10.15 – 11.45 Perubahan UU PPh dan UU PPN serta peraturan yang sudah diterbitkan yang berkaitan dengan perhitungan pajak terutang. Indikasi tindak pidana perpajakan dan pemeriksaan bukti permulaan TPP.
Pembicara :
Drs. PARDIAT, Ak.
Dosen Program Diploma Pajak – STAN. Bekerja di Direktorat Jendral Pajak sejak 1977. Sekarang sebagai Pembina Utama, Widyaiswara Utama pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuanganan Republik Indonesia. Sebelumnya pernah bekerja di Bank Bumi Daya selama 4 tahun. Kompetensinya mencakup antara lain; Akuntansi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Analisa Laporan Keuangan Fiskal, Lab PPh OP dan Badan.
Berbagai pendidikan telah dilaluinya, dimulai dari Fakultas Ekonomi UGM Jurusan Akuntansi, LPK Sarjana 1980, Penyidik 1980, Sepala 1983, DPT III 1985 dll. Biasa sebagai instruktur dan dosen di berbagi lembaga pelatihan pajak terkemuka.
Segala informasi tentang Workshop dapat melalui :
Sdri. Rahma Hp.No: 08159927946 atau Sdri.Upie, Hp.No: 087887129954
Undang-undang pajak mewajibkan setiap wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketentuan ini berdiri diatas asumsi bahwa setiap individu telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai pajak.
Faktanya, pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan sangat rendah. Upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum cukup belum cukup mendongkrak pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.
Sementara itu, wajib pajak tidak mungkin diharapkan untuk membuka lembar demi lembar peraturan pajak, yang saking banyaknya , hingga saat ini tidak bisa dijilid dalam satu bundel. Di lain sisi, buku-buku perpajakan nasional yang ada sering tidak membumi dan berada pada pembahasan tingkat tinggi.
Disini ada kesenjangan antara tingkat minimal pemahaman yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan tingkat pemahaman faktual wajib pajak. Karena itulah maka kami menyelenggarakan workshop ini sebagai upaya untuk menjembataninya
Dalam perpajakan kita, Sistem self assessment mewajibkan Wajib Pajak (WP) menghitung sendiri semua jenis pajak yang terutang (PPh, PPN, PPh Pasal : 21. 23, 26 dan PPh. Final) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk periode (masa/tahun) yang bersangkutan, lalu menyetorkan ke Kas Negara melalui Bank/Kantor Pos serta melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam bentuk SPT Masa dan SPT Tahunan PPh Badan atau SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
Tax Planning adalah usaha Wajib Pajak untuk memenuhi semua kewajiban dan memperoleh hak secara efisien dan efektif tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Buku/catatan/dokumen termasuk electronic data processing merupakan inti masalah perpajakan, sebagai dasar perhitungan semua jenis pajak dan alat bukti apabila dilakukan pemeriksaan atau penyidikan, serta alat bukti apabila Wajib Pajak keberatan, banding ke Pengadilan Pajak, Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
SPT Lebih Bayar pasti dilakukan pemeriksaan dan SPT dengan kriteria tertentu yang dilakukan pemeriksaan; sedangkan SPT yang tidak dilakukan pemeriksaan dapat dilakukan penelitian oleh Account Representative (AR).
Adapun Hasil penelitian AR berupa himbauan kepada Wajib Pajak untuk membetulkan SPT atau diusulkan dilakukan pemeriksaan; sedangkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKPLB, SKPN, SKPKB) kecuali terdapat indikasi tindak pidana perpajakan (TPP) yang dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan TPP.
SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara merupakan tindak pidana perpajakan; walaupun demikian dapat dilakukan pembetulan SPT oleh Wajib Pajak atau diterbitkan SKP oleh Dir.Jend.Pajak, sehingga tidak perlu dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan.
Maksud & Tujuan
Dengan mengikuti workshop ini diharapkan para peserta dapat membuka wawasannya tentang perpajakan, terutama untuk mengelola hak dan kewajiban wajib pajak. Memberikan tuntunan untuk menjadi Wajib Pajak yang cerdas, yaitu selain Wajib Pajak yang selain bisa terhindar dari sanksi pajak, juga dimungkinkan membayar pajak lebih hemat secara legal dan terhindar dari tindak pidana perpajakan.
Peserta Workshop
• Wajib Pajak Badan Hukum, Wajib Pajak Orang , Bendaharawan dan Joint Operation.
• Peserta Workshop diberikan soft copy peraturan perpajakan.
Materi Yang Dibahas
Tax Planning dalam tahun 2010, Pembukuan, Penelitian SPT, Pembetulan SPT.
Tatacara pemeriksaan pajak, kewajiban dan hak pemeriksa, kewajiban dan hak WP, strategi WP dalam pemeriksaan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan dari WP, pembahasan akhir, penerbitan SKP, Penagihan, Keberatan, Banding, Pengurangan/Pembatalan SKP yang tidak benar, Pengurangan/Penghapusan sanksi administrasi, gugatan, pembetulan SKP, imbalan bunga.
Pemeriksaan dan Equalisasi SPT.Tahunan PPh.Badan dengan SPT. Masa PPN (peredaran dan pembelian), SPT. Masa : PPh. Pasal 21, PPh. Pasal 23, PPh. Pasal 26, PPh. Pasal 15 dan PPh. Pasal 4(2) Final.
Perubahan UU PPh dan UU PPN serta peraturan yang sudah diterbitkan yang berkaitan dengan perhitungan pajak terutang. Indikasi tindak pidana perpajakan dan pemeriksaan bukti permulaan TPP.
Waktu Pelaksanaan
Hari : Kamis & Jumat
Tanggal : 5 &6 Agustus 2010
Waktu : 8.30 – 15.00 WIB
Tempat : Hotel Lumire (d/h Hotel Aston – Senen)
Jl. Senen Raya - Jakarta Pusat
Jadwal
Kamis, 5 Agustus 2010
08.00 – 08.30 Register Peserta
08.45 – 09.00 Pembukaan Oleh Chairman Prima Consulting
Sesi 1
09.00 – 10.30 Tax Planning dalam tahun 2010, Pembukuan, Penelitian SPT, Pembetulan SPT.
10.30 – 10.45 Coffee Break
Sesi 2
10.45 – 12.15 Tatacara pemeriksaan pajak, kewajiban dan hak pemeriksa, kewajiban dan hak WP, strategi WP dalam pemeriksaan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan dari WP, pembahasan akhir, penerbitan SKP
12.15 -13.15 Lunch
Sesi 3
13.15 – 14.45 Penagihan, Keberatan, Banding, Pengurangan/Pembatalan SKP yang tidak benar, Pengurangan/Penghapusan sanksi administrasi, gugatan, pembetulan SKP, imbalan bunga.
Jumat, 6 Agustus 2010
Sesi 1
08.30 – 10.00 Pemeriksaan dan Equalisasi SPT.Tahunan PPh.Badan dengan SPT. Masa PPN (peredaran dan pembelian), SPT. Masa: PPh. Pasal 21, PPh. Pasal 23, PPh. Pasal 26, PPh. Pasal 15 dan PPh. Pasal 4(2) Final
10.00 – 10.15 Coffee Break
Sesi 2
10.15 – 11.45 Perubahan UU PPh dan UU PPN serta peraturan yang sudah diterbitkan yang berkaitan dengan perhitungan pajak terutang. Indikasi tindak pidana perpajakan dan pemeriksaan bukti permulaan TPP.
Pembicara :
Drs. PARDIAT, Ak.
Dosen Program Diploma Pajak – STAN. Bekerja di Direktorat Jendral Pajak sejak 1977. Sekarang sebagai Pembina Utama, Widyaiswara Utama pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuanganan Republik Indonesia. Sebelumnya pernah bekerja di Bank Bumi Daya selama 4 tahun. Kompetensinya mencakup antara lain; Akuntansi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Analisa Laporan Keuangan Fiskal, Lab PPh OP dan Badan.
Berbagai pendidikan telah dilaluinya, dimulai dari Fakultas Ekonomi UGM Jurusan Akuntansi, LPK Sarjana 1980, Penyidik 1980, Sepala 1983, DPT III 1985 dll. Biasa sebagai instruktur dan dosen di berbagi lembaga pelatihan pajak terkemuka.
Segala informasi tentang Workshop dapat melalui :
Sdri. Rahma Hp.No: 08159927946 atau Sdri.Upie, Hp.No: 087887129954
Tuesday, June 29, 2010
TRAINING OF TRAINERS (TOT): USAHA UNTUK PENINGKATAN KAPABILITAS PELATIHAN BAGI PARA INSTRUKTUR
LATAR BELAKANG
Suatu perusahaan saat ini pada umumnya mempunyai tujuan untuk memperoleh sustainable growth. Hal tersebut bukan saja penjualan (sale) dan laba (profit) yang meningkat tetapi juga mempersiapkan organisasi tersebut untuk menghadapi perubahan yang ada dilingkungannya. Perubahan yang sering terjadi saat ini ialah karena : perubahan teknologi, proses produksi, permintaan pasar dan perubahan selera konsumen (Consumer behavior)dsb. Untuk itu perusahaan harus bisa mengantisipasi dan beradaptasi dengan lingkungan dimana dia berada.
Cara yang terbaik untuk itu ialah mengadakan pengembangan pegawai (developing people). Mengembangkan pegawai dengan prinsip ”long life education” hal ini terutama berdasarkan konstantasi Peter Drucker , bahwa pegawai atau karyawan yang diperlukan saat ini ialah knowledged worker.
Pendidikan bisa dilakukan diluar atau didalam perusahaan. Pelatihan didalam perusahaan pada umumnya bersifat hard skill, yang banyak hubungannya dengan job description atau ketentuan ketentuan dalam manual perusahaan. Dalam batas batas tertentu pendidikan intern juga sering soft skill (sering berhubungan dengan management pada umumnya).
Untuk itu pelatihan intern perlu memiliki instruktur/pelatih yang handal. Hal ini mengingat bahwa peralatan bantu pelatihan makin canggih, sedangkan tuntutan dari pihak yang memperoleh pelatihan ialah bahan bahan pelatihan tersebut dapat disampaikan secara jelas, sistematis dengan cara yang menarik sehingga mudah ditangkap peserta pelatihan.
Dengan demikian pelatihan training of trainers (TOT) untuk pelatih yang professional perlu dilakukan. Training ini membawa pelatih menjadi pelatih yang lebih professional sehingga dapat menghasilkan pelatihan yang produktif.
MANFAAT PELATIHAN
Setelah mengikuti training ini yang bersangkutan akan memahami metode pelatihan serta dapat menyampaikan bahan bahan pelatihan kepada peserta dengan baik.
TUJUAN PELATIHAN UMUM
Meningkatakan pengetahuan, sikap dan keterampilan Pelatih dalam melakukan proses pembelajaran dalam suatu pelatihan.
TUJUAN PELATIHAN KHUSUS
Setelah mengikuti Training of Trainers/ Pelatihan Pelatih ini, para calon pelatih akan :
1. dapat memahami pengertian pelatihan;
2. dapat memahami pendekatan belajar orang dewasa - andragogi;
3. dapat memilih dan menggunakan metode pembelajaran;
4. dapat membuat dan menggunakan media pembelajaran Power Point;
5. dapat menerapkan etika pelatih dalam suatu proses pembelajaran;
6. dapat melakukan proses pembelajaran dalam suatu pelatihan.
PESERTA
Pejabat BUMN dan BUMD dalam suatu Perusahaan yang akan ditetapkan sebagai Pelatih dan akan ditugasi melatih para Karyawan dalam Perusahaan tersebut.
WAKTU PELAKSANAAN
Hari : Rabu & Kamis
Tanggal : 21 & 22 Juli 2010
Pukul : 08.30 – 16.00 WIB
Tempat : Hotel Redtop
Jl. Pecenongan No. 72, Jakarta Pusat
INSTRUKTUR
Ch. Hartawan, M.I.A. (Master of International Administration)
Senior Consultant, Widyaiswara Badan Diklat Kemendagri, Ahli Pengembang Pelatihan & Modul Pelatihan, Pernah mengajar di UN Halu Oleo dan IKIP Negeri Semarang
JADWAL
Rabu, 21 Juli 2010
08.30 – 08.45 Registrasi Peserta
08.45 – 09.00 Pembukaan oleh Chairman Prima Consulting
Sesi 1
09.00 – 10.30
Pengertian Pelatihan, Pendekatan Belajar Orang Dewasa dan Metode Pembelajaran
10.30 – 10.45 Coffee Beak
Sesi 2
10.45 – 12.15
Media Pembelajaran
12.15 – 13.15 Lunch
Sesi 3
13.15 – 14.45
Etika Pelatih, Praktek Melatih Dan Persiapan Praktek Melatih
14.45 – 15.00 Coffee Break
Kamis, 22 Juli 2010
Sesi 1
09.00 – 10.30
Persiapan Praktek Melatih (Lanjutan)Dan Pelaksanaan Praktek Melatih
10.30 – 10.45 Coffee Beak
Sesi 2
10.45 – 12.45
Pelaksanaan Praktek Melatih (Lanjutan), Feed back/ Umpan Balik Hasil Praktek
Melatih dan Evaluasi serta Pembulatan, Pelatihan
Segala informasi tentang Workshop dapat melalui :
Sdri. Rahma Hp.No: 08159927946 atau Sdri.Upie, Hp.No: 087887129954
Suatu perusahaan saat ini pada umumnya mempunyai tujuan untuk memperoleh sustainable growth. Hal tersebut bukan saja penjualan (sale) dan laba (profit) yang meningkat tetapi juga mempersiapkan organisasi tersebut untuk menghadapi perubahan yang ada dilingkungannya. Perubahan yang sering terjadi saat ini ialah karena : perubahan teknologi, proses produksi, permintaan pasar dan perubahan selera konsumen (Consumer behavior)dsb. Untuk itu perusahaan harus bisa mengantisipasi dan beradaptasi dengan lingkungan dimana dia berada.
Cara yang terbaik untuk itu ialah mengadakan pengembangan pegawai (developing people). Mengembangkan pegawai dengan prinsip ”long life education” hal ini terutama berdasarkan konstantasi Peter Drucker , bahwa pegawai atau karyawan yang diperlukan saat ini ialah knowledged worker.
Pendidikan bisa dilakukan diluar atau didalam perusahaan. Pelatihan didalam perusahaan pada umumnya bersifat hard skill, yang banyak hubungannya dengan job description atau ketentuan ketentuan dalam manual perusahaan. Dalam batas batas tertentu pendidikan intern juga sering soft skill (sering berhubungan dengan management pada umumnya).
Untuk itu pelatihan intern perlu memiliki instruktur/pelatih yang handal. Hal ini mengingat bahwa peralatan bantu pelatihan makin canggih, sedangkan tuntutan dari pihak yang memperoleh pelatihan ialah bahan bahan pelatihan tersebut dapat disampaikan secara jelas, sistematis dengan cara yang menarik sehingga mudah ditangkap peserta pelatihan.
Dengan demikian pelatihan training of trainers (TOT) untuk pelatih yang professional perlu dilakukan. Training ini membawa pelatih menjadi pelatih yang lebih professional sehingga dapat menghasilkan pelatihan yang produktif.
MANFAAT PELATIHAN
Setelah mengikuti training ini yang bersangkutan akan memahami metode pelatihan serta dapat menyampaikan bahan bahan pelatihan kepada peserta dengan baik.
TUJUAN PELATIHAN UMUM
Meningkatakan pengetahuan, sikap dan keterampilan Pelatih dalam melakukan proses pembelajaran dalam suatu pelatihan.
TUJUAN PELATIHAN KHUSUS
Setelah mengikuti Training of Trainers/ Pelatihan Pelatih ini, para calon pelatih akan :
1. dapat memahami pengertian pelatihan;
2. dapat memahami pendekatan belajar orang dewasa - andragogi;
3. dapat memilih dan menggunakan metode pembelajaran;
4. dapat membuat dan menggunakan media pembelajaran Power Point;
5. dapat menerapkan etika pelatih dalam suatu proses pembelajaran;
6. dapat melakukan proses pembelajaran dalam suatu pelatihan.
PESERTA
Pejabat BUMN dan BUMD dalam suatu Perusahaan yang akan ditetapkan sebagai Pelatih dan akan ditugasi melatih para Karyawan dalam Perusahaan tersebut.
WAKTU PELAKSANAAN
Hari : Rabu & Kamis
Tanggal : 21 & 22 Juli 2010
Pukul : 08.30 – 16.00 WIB
Tempat : Hotel Redtop
Jl. Pecenongan No. 72, Jakarta Pusat
INSTRUKTUR
Ch. Hartawan, M.I.A. (Master of International Administration)
Senior Consultant, Widyaiswara Badan Diklat Kemendagri, Ahli Pengembang Pelatihan & Modul Pelatihan, Pernah mengajar di UN Halu Oleo dan IKIP Negeri Semarang
JADWAL
Rabu, 21 Juli 2010
08.30 – 08.45 Registrasi Peserta
08.45 – 09.00 Pembukaan oleh Chairman Prima Consulting
Sesi 1
09.00 – 10.30
Pengertian Pelatihan, Pendekatan Belajar Orang Dewasa dan Metode Pembelajaran
10.30 – 10.45 Coffee Beak
Sesi 2
10.45 – 12.15
Media Pembelajaran
12.15 – 13.15 Lunch
Sesi 3
13.15 – 14.45
Etika Pelatih, Praktek Melatih Dan Persiapan Praktek Melatih
14.45 – 15.00 Coffee Break
Kamis, 22 Juli 2010
Sesi 1
09.00 – 10.30
Persiapan Praktek Melatih (Lanjutan)Dan Pelaksanaan Praktek Melatih
10.30 – 10.45 Coffee Beak
Sesi 2
10.45 – 12.45
Pelaksanaan Praktek Melatih (Lanjutan), Feed back/ Umpan Balik Hasil Praktek
Melatih dan Evaluasi serta Pembulatan, Pelatihan
Segala informasi tentang Workshop dapat melalui :
Sdri. Rahma Hp.No: 08159927946 atau Sdri.Upie, Hp.No: 087887129954
WORKSHOP BANK MARKETING : MELAKSANAKAN STRATEGI MARKETING DAN PENJUALAN PRODUK PRODUK BANK YANG EFEKTIF
LATAR BELAKANG
Marketing sering dipandang sebagai suatu aktivitas yang paling strategis di dalam organisasi, karena dengan marketing pendapatan dari penjualan barang dan jasa akan diperoleh.
Peter Drucker mengatakan bahwa bisnis perusahaan diperoleh dari marketing yang berupa aktivitas diluar perusahaan, bahkan dikatakan lagi bahwa aktivitas lainnya pada umumnya hanya merupakan ongkos/cost.
Bank marketing di perbankan, yang aktivitasnya merupakan marketing of services, muncul lebih belakangan dibandingkan dengan marketing of tangible products.
Pada dasarnya bank marketing dibagi menjadi 2 aktivitas atau konsep yaitu : marketing strategy dan selling.
Marketing strategy merupakan langkah bagaimana kita menetukan target market, masalah apa yang ditekankan didalam memenuhi permintaan dan keinginan target market tersebut, bagaimana kita mengadakan positioningnya dengan mengexploitir kemampuan dan keunggulan bank yang bersangkutan; dan bagaimana kita meningkatkan brand image dari bank yang bersangkutan. Brand image diperlukan untuk lebih mempermudah penjualan produk bank selanjutnya.
Tujuan marketing strategy pada umumnya ialah, memperbesar atau meningkatkan tingkat penjualan dan pangsa pasar. Karena akhirnya menyangkut penjualan maka para marketer atau seller perlu mengetahui tehnik penjualan produk produk bank baik produk di sisi passiva (Giro deposito tabungan dsb) maupun produk produk disisi aktiva (Kredit, beberapa jenis produk investasi dsb).
Workshop ini akan membahas bagaimana strategi bank marketing dan selling dari produk-produk bank yang dilakukan secara efektif.
MANFAAT
Para peserta akan mendalami masalah strategi bank marketing, consumer behaviour, business communications dan penjualan produk produk bank yang efektif.
PESERTA
Pejabat Kredit, Treasury, Pemimpin Cabang, Wakil Pemimpin Cabang, Pemimpin Cabang Pembantu, para Relationship Manager dan pihak-pihak yang berhubungan dengan bank marketing lainnya. Workshop ini juga berguna untuk Komisaris didalam rangka pengawasan hasil strategi marketing bank yang bersangkutan.
WAKTU PELAKSANAAN
Hari : Kamis & Jumat
Tanggal : 15 & 16 Juli 2010
Pukul : 08.30 - 16.00 WIB
Tempat : Hotel Millennium Sirih
Jl. Fachrudin , Jakarta
JADWAL
Kamis, 15 Juli 2010
08.30 – 08.45 Register Peserta
08.45 – 09.00 Pembukaan Oleh Chairman Prima Consulting
Sesi 1
09.00 – 10.30
Strategi Bank Menuju Penetrasi Pasar
Aninda Sardjana, SE, MBA - Senior Consultant, Mantan CEO Bank Swasta, Pengajar Marketing pada FE UI dan IBI
10.30 – 10.45 Coffee Break
Sesi 2
10.45 – 12.15
Masalah masalah Psikologi yang Perlu diperhatikan Dalam Penjualan Yang Efektif Moch. Husni, S. Psi, MBA - Senior Consultant Psikologi & Komunikasi
12.15 – 13.15 Lunch
Sesi 3
13.15 – 14.45
Business Communication dengan Nasabah dan Calon Nasabah
Ir. Sri Bawono, MMA - Senior Consultant, Pengajar Entrepreneurship
14.45 – 15.00 Coffee Break
Jumat, 16 Juli 2010
Sesi 1
08.30 – 10.00
Pelaksanaan Penjualan Produk Produk Bank Yang Efektif
Sunarto Zulkifli, ST, MM
Kepala Cabang Bank BUMN
10.00 – 10.15 Coffee Break
Sesi 2
10.15 – 11.45
Pelaksanaan Penjualan Produk Produk Bank Yang Efektif Sunarto Zulkifli, ST, MM
Kepala Cabang Bank BUMN
Segala informasi tentang Workshop dapat melalui :
Sdri. Rahma Hp.No: 08159927946 atau Sdri.Upie, Hp.No: 087887129954
Marketing sering dipandang sebagai suatu aktivitas yang paling strategis di dalam organisasi, karena dengan marketing pendapatan dari penjualan barang dan jasa akan diperoleh.
Peter Drucker mengatakan bahwa bisnis perusahaan diperoleh dari marketing yang berupa aktivitas diluar perusahaan, bahkan dikatakan lagi bahwa aktivitas lainnya pada umumnya hanya merupakan ongkos/cost.
Bank marketing di perbankan, yang aktivitasnya merupakan marketing of services, muncul lebih belakangan dibandingkan dengan marketing of tangible products.
Pada dasarnya bank marketing dibagi menjadi 2 aktivitas atau konsep yaitu : marketing strategy dan selling.
Marketing strategy merupakan langkah bagaimana kita menetukan target market, masalah apa yang ditekankan didalam memenuhi permintaan dan keinginan target market tersebut, bagaimana kita mengadakan positioningnya dengan mengexploitir kemampuan dan keunggulan bank yang bersangkutan; dan bagaimana kita meningkatkan brand image dari bank yang bersangkutan. Brand image diperlukan untuk lebih mempermudah penjualan produk bank selanjutnya.
Tujuan marketing strategy pada umumnya ialah, memperbesar atau meningkatkan tingkat penjualan dan pangsa pasar. Karena akhirnya menyangkut penjualan maka para marketer atau seller perlu mengetahui tehnik penjualan produk produk bank baik produk di sisi passiva (Giro deposito tabungan dsb) maupun produk produk disisi aktiva (Kredit, beberapa jenis produk investasi dsb).
Workshop ini akan membahas bagaimana strategi bank marketing dan selling dari produk-produk bank yang dilakukan secara efektif.
MANFAAT
Para peserta akan mendalami masalah strategi bank marketing, consumer behaviour, business communications dan penjualan produk produk bank yang efektif.
PESERTA
Pejabat Kredit, Treasury, Pemimpin Cabang, Wakil Pemimpin Cabang, Pemimpin Cabang Pembantu, para Relationship Manager dan pihak-pihak yang berhubungan dengan bank marketing lainnya. Workshop ini juga berguna untuk Komisaris didalam rangka pengawasan hasil strategi marketing bank yang bersangkutan.
WAKTU PELAKSANAAN
Hari : Kamis & Jumat
Tanggal : 15 & 16 Juli 2010
Pukul : 08.30 - 16.00 WIB
Tempat : Hotel Millennium Sirih
Jl. Fachrudin , Jakarta
JADWAL
Kamis, 15 Juli 2010
08.30 – 08.45 Register Peserta
08.45 – 09.00 Pembukaan Oleh Chairman Prima Consulting
Sesi 1
09.00 – 10.30
Strategi Bank Menuju Penetrasi Pasar
Aninda Sardjana, SE, MBA - Senior Consultant, Mantan CEO Bank Swasta, Pengajar Marketing pada FE UI dan IBI
10.30 – 10.45 Coffee Break
Sesi 2
10.45 – 12.15
Masalah masalah Psikologi yang Perlu diperhatikan Dalam Penjualan Yang Efektif Moch. Husni, S. Psi, MBA - Senior Consultant Psikologi & Komunikasi
12.15 – 13.15 Lunch
Sesi 3
13.15 – 14.45
Business Communication dengan Nasabah dan Calon Nasabah
Ir. Sri Bawono, MMA - Senior Consultant, Pengajar Entrepreneurship
14.45 – 15.00 Coffee Break
Jumat, 16 Juli 2010
Sesi 1
08.30 – 10.00
Pelaksanaan Penjualan Produk Produk Bank Yang Efektif
Sunarto Zulkifli, ST, MM
Kepala Cabang Bank BUMN
10.00 – 10.15 Coffee Break
Sesi 2
10.15 – 11.45
Pelaksanaan Penjualan Produk Produk Bank Yang Efektif Sunarto Zulkifli, ST, MM
Kepala Cabang Bank BUMN
Segala informasi tentang Workshop dapat melalui :
Sdri. Rahma Hp.No: 08159927946 atau Sdri.Upie, Hp.No: 087887129954
Workshop MENDETEKSI & MENCEGAH KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN (FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING)
Latar Belakang
Persaingan bisnis yang tajam dalam lingkungan yang semakin sulit diperkirakan telah mempengaruhi pelaku bisnis dalam berbagai aspek. Berkaitan dengan financial information khususnya, pelaku bisnis harus mampu menyampaikan informasi yang benar-benar akurat dan relevan sebab publik sebagai main customer terhadap informasi ini sangat berkepentingan dalam proses decision making. Informasi keuangan yang akan dikonsumsi publik harus sejauh mungkin terbebas dari belenggu kesesatan atau kecurangan.
Praktik-praktik yang banyak dikenal dan ditempuh pelaku bisnis tetapi masih dalam koridor ethic dikenal dengan nama “praktik manajemen laba” yang meliputi : taking a bath, income minimization, income maximization, income smoothing, offsetting extraordinary/unusual gains and losses, aggressive accounting applications, timing revenue dan expense recognition. Namun, tidak sedikit pelaku bisnis yang melakukan praktek-praktek kecurangan (fraud) yang berakibat pada pendistorsian laporan keuangan.
Meningkatnya kecurangan pelaporan keuangan disatu sisi menguntungkan pelaku bisnis dengan melebih-lebihkan (over stated) hasil usaha dan kondisi keuangannya sehingga kelihatan baik di mata publik, tetapi pada sisi lain merugikan publik yang sangat menggantungkan keputusan ekonominya dari informasi laporan keuangan. Informasi keuangan yang relevan dan bersih dari unsur fraud, akan melahirkan keputusan ekonomi yang tepat bagi pihak ketiga sebaliknya informasi yang mengandung kecurangan akan sangat menyesatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Kecurangan Pelaporan Keuangan. Pelaporan keuangan yang mengandung unsur kecurangan dapat mengakibatkan turunnya integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi berbagai pihak seperti pemilik, kreditur, karyawan, auditor, dan bahkan kompetitor. Kecurangan pelaporan keuangan sering digunakan oleh perusahaan yang mengalami krisis finansial dan yang dimotivasi oleh oportunisme yang salah arah (misguided opportunism). Taylor dan Glezen (1997:135) memberikan definisi dari kecurangan pelaporan keuangan, yaitu : “intentional or reckless conduct, whether act or omission, that results in materially misleading financial statements looks better than they really are.”
Kecurangan tersebut akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan going concern – nya.
Tujuan dan Manfaat
Workshop ini dimaksud untuk menekan terjadinya kecurangan keuangan agar semua pihak yang berkepentingan dapat membuat keputusan ekonomi yang tepat, antara lain:
1. Memahami apa yang terjadi dalam fraudulent financial reporting
2. Memahami pesan dan tanggung jawab auditor intern, akuntan publik, financial profesional, executive dan board of director dalam hal fraudulent financial reporting
3. Mengembangkan teknik dalam mengidentifikasikan fraudulent financial reporting
4. Memahami lebih dalam modus dalam melakukan fraudulent financial reporting
5. Memahami hal-hal yang menjadi penghambat dalam proses pencegahan dan pendeteksian fraudulent financial reporting
6. Memahami exposure terhadap fraudulent financial reporting
7. Mengembangkan pendekatan praktis dalam mendorong executive untuk mencegah fraudulent financial reporting
8. Memahami area kritis dalam akuntansi yang menjadi sumber fraudulent financial reporting
9. Memahami permasalahan fraudulent financial reporting secara benar
10. Secara khusus, bagi Account Officer (AO) perbankan, diharapkan mampu mendeteksi laporan keuangan yang mangandung fraudulent financial reporting sehingga secara dini yang bersangkutan bisa mencegah kesalahan dalam analisa kredit
Metode Penyajian
Untuk menanamkan pemahaman dan penghayatan peserta demi efektivitas pelaksanaan pelatihan, penyajian materi kami sampaikan dengan cara :
1. Pemaparan singkat konsep bahasan
2. Diskusi interaktif dan diskusi antar peserta
Peserta
1. BUMN, BUMS, BUMD, Bank Umum, Bank Pemerintah, Bank BPD
2. Para auditor intern, yang dituntut untuk mengetahui lebih jauh tentang financial reporting, audit financial report dan fraudulent financial reporting
3. Para pengguna laporan keuangan, seperti para Account Officer (AO) di bank yang melakukan analis kredit para nasabahnya, pejabat pada risk Management Dept. dan Compliance.
4. Pejabat/officer pada “Financial Accounting/Akuntansi Keuangan”
5. Para penerima laporan keuangan dan pembuat keputusan strategik :
• Dekom dan komite-komite dibawahnya (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko)
Instruktur
Khairiansyah Salman, SE
Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta tahun 1991 ini memulai karirnya pada tahun yang sama, dengan menjadi Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan RI. Selama berada di BPK, kurang lebih 15 tahun, banyak melaksanakan audit yang berkaitan dengan pengungkapan kasus-kasus melalui berbagai Audit Investigatif. Mulai dari Kasus Korupsi pada BLBI, BUMN, Departemen Pemerintahan dan terakhir menjadi tokoh yang berperan dalam pengungkapan kasus korupsi pada Komisi Pemilihan Umum. Selain menjadi auditor investigatif, penerima INTEGRITY AWARD ini, juga memiliki kompetensi Trainer yang telah disertifikasi oleh INTOSAI Development Initiative (Organisasi BPK-sedunia) sebagai Training Specialist. Setelah meninggalkan BPK, saat ini aktif sebagai konsultan audit dan anti fraud dan Konsultan Lepas untuk Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di beberapa Pemda dan DPRD propinsi dan Kabupaten/Kota. Pria energik ini juga aktif sebagai nara sumber, trainer/fasilitator di berbagai workshop, seminar (Tercatat selama dua tahun terakhir menjadi pembicara di lebih dari seratus event) di bidang akuntansi, keuangan, auditing dan pemberantasan korupsi.
Dr. Cris Kuntadi, SE, MM, CPA, Ak
Lahir di Banyumas, 24 Juni 1969. Akuntansi digeluti sejak di STAN (1988–1991) dan FE Universitas Indonesia (1993–1996). Gelar Magister Manajemen diperoleh dari UGM, Yogyakarta tahun 2000 & Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland. Gelar Certified Public Accountant (CPA) diperoleh Januari 2004. Gelar Doktor diperoleh dari Universitas Brawijaya Malang pada Mei 2009. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP).
Sejak 1991 s.d. sekarang sebagai auditor BPK-RI Jakarta Dosen STAN, PPAk Universitas Sriwijaya Palembang, Maksi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Maksi Universitas Padjajaran Bandung, dan Maksi Universitas Andalas Padang. Pernah bekerja pada proyek bisnis Eneco-Shell Energy (Nederland) pada 1999 dan auditor pada Audit New Zealand 2001). Pernah kursus pada TAMF AusAIDs di Jakarta dan Australia (2002) Organisasi: Ketua IAI Wilayah Sumsel (2004-2006) Ketua IAI Wilayah Kalbar (2006-2008) Di samping kesibukannya sebagai auditor dan dosen, pembicara juga menjadi instruktur/pembicara pada kegiatan pelatihan, seminar dan diskusi masalah Pemerintahan Daerah, akuntansi, dan audit.
Jadwal Acara
Rabu, 14 Juli 2010
08.30 - 08.45 Register Peserta
08.45 – 09.00 Pembukaan Oleh Chairman Prima Consulting
Sesi 1
09.00 –10.30
Memahami Kecurangan Pelaporan Keuangan (Fraudulent Financial Reporting) : Alasan terjadinya, indikasi awal, konsep fraud
10.30 –10.45 Coffee Break
Sesi 2
10.45 –12.15
Fraud Prevention and Control Strategy
12.15 –13.15 Lunch
08.45 – 09.00
Teknik Mengungkapkan Kecurangan Pelaporan Keuangan (Fraudulent Financial Reporting) dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern
Kamis, 15 Juli 2010
Sesi 1
09.00 –10.30
Strategi Pencegahan dan Pengendalian Kecurangan Pelaporan Keuangan (Fraudulent Financial Reporting)
10.30 –10.45 Coffee Break
Sesi 2
10.45 –12.30
Teknik Audit Investigatif Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan (Fraudunlent Financial Reporting)
Segala informasi tentang Workshop dapat melalui :
Sdri. Rahma Hp.No: 08159927946 atau Sdri.Upie, Hp.No: 087887129954
Waktu Pelaksanaan
Seminar 2 (dua) hari akan kami selenggarakan pada :
Hari : Rabu & Kamis
Tanggal : 14 & 15 Juli 2010
Pukul : 09.00 – 16.00 WIB
Tempat : Hotel Millennium Sirih , Jl. Fachruddin 3, Jakarta Pusat
Persaingan bisnis yang tajam dalam lingkungan yang semakin sulit diperkirakan telah mempengaruhi pelaku bisnis dalam berbagai aspek. Berkaitan dengan financial information khususnya, pelaku bisnis harus mampu menyampaikan informasi yang benar-benar akurat dan relevan sebab publik sebagai main customer terhadap informasi ini sangat berkepentingan dalam proses decision making. Informasi keuangan yang akan dikonsumsi publik harus sejauh mungkin terbebas dari belenggu kesesatan atau kecurangan.
Praktik-praktik yang banyak dikenal dan ditempuh pelaku bisnis tetapi masih dalam koridor ethic dikenal dengan nama “praktik manajemen laba” yang meliputi : taking a bath, income minimization, income maximization, income smoothing, offsetting extraordinary/unusual gains and losses, aggressive accounting applications, timing revenue dan expense recognition. Namun, tidak sedikit pelaku bisnis yang melakukan praktek-praktek kecurangan (fraud) yang berakibat pada pendistorsian laporan keuangan.
Meningkatnya kecurangan pelaporan keuangan disatu sisi menguntungkan pelaku bisnis dengan melebih-lebihkan (over stated) hasil usaha dan kondisi keuangannya sehingga kelihatan baik di mata publik, tetapi pada sisi lain merugikan publik yang sangat menggantungkan keputusan ekonominya dari informasi laporan keuangan. Informasi keuangan yang relevan dan bersih dari unsur fraud, akan melahirkan keputusan ekonomi yang tepat bagi pihak ketiga sebaliknya informasi yang mengandung kecurangan akan sangat menyesatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Kecurangan Pelaporan Keuangan. Pelaporan keuangan yang mengandung unsur kecurangan dapat mengakibatkan turunnya integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi berbagai pihak seperti pemilik, kreditur, karyawan, auditor, dan bahkan kompetitor. Kecurangan pelaporan keuangan sering digunakan oleh perusahaan yang mengalami krisis finansial dan yang dimotivasi oleh oportunisme yang salah arah (misguided opportunism). Taylor dan Glezen (1997:135) memberikan definisi dari kecurangan pelaporan keuangan, yaitu : “intentional or reckless conduct, whether act or omission, that results in materially misleading financial statements looks better than they really are.”
Kecurangan tersebut akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan going concern – nya.
Tujuan dan Manfaat
Workshop ini dimaksud untuk menekan terjadinya kecurangan keuangan agar semua pihak yang berkepentingan dapat membuat keputusan ekonomi yang tepat, antara lain:
1. Memahami apa yang terjadi dalam fraudulent financial reporting
2. Memahami pesan dan tanggung jawab auditor intern, akuntan publik, financial profesional, executive dan board of director dalam hal fraudulent financial reporting
3. Mengembangkan teknik dalam mengidentifikasikan fraudulent financial reporting
4. Memahami lebih dalam modus dalam melakukan fraudulent financial reporting
5. Memahami hal-hal yang menjadi penghambat dalam proses pencegahan dan pendeteksian fraudulent financial reporting
6. Memahami exposure terhadap fraudulent financial reporting
7. Mengembangkan pendekatan praktis dalam mendorong executive untuk mencegah fraudulent financial reporting
8. Memahami area kritis dalam akuntansi yang menjadi sumber fraudulent financial reporting
9. Memahami permasalahan fraudulent financial reporting secara benar
10. Secara khusus, bagi Account Officer (AO) perbankan, diharapkan mampu mendeteksi laporan keuangan yang mangandung fraudulent financial reporting sehingga secara dini yang bersangkutan bisa mencegah kesalahan dalam analisa kredit
Metode Penyajian
Untuk menanamkan pemahaman dan penghayatan peserta demi efektivitas pelaksanaan pelatihan, penyajian materi kami sampaikan dengan cara :
1. Pemaparan singkat konsep bahasan
2. Diskusi interaktif dan diskusi antar peserta
Peserta
1. BUMN, BUMS, BUMD, Bank Umum, Bank Pemerintah, Bank BPD
2. Para auditor intern, yang dituntut untuk mengetahui lebih jauh tentang financial reporting, audit financial report dan fraudulent financial reporting
3. Para pengguna laporan keuangan, seperti para Account Officer (AO) di bank yang melakukan analis kredit para nasabahnya, pejabat pada risk Management Dept. dan Compliance.
4. Pejabat/officer pada “Financial Accounting/Akuntansi Keuangan”
5. Para penerima laporan keuangan dan pembuat keputusan strategik :
• Dekom dan komite-komite dibawahnya (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko)
Instruktur
Khairiansyah Salman, SE
Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta tahun 1991 ini memulai karirnya pada tahun yang sama, dengan menjadi Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan RI. Selama berada di BPK, kurang lebih 15 tahun, banyak melaksanakan audit yang berkaitan dengan pengungkapan kasus-kasus melalui berbagai Audit Investigatif. Mulai dari Kasus Korupsi pada BLBI, BUMN, Departemen Pemerintahan dan terakhir menjadi tokoh yang berperan dalam pengungkapan kasus korupsi pada Komisi Pemilihan Umum. Selain menjadi auditor investigatif, penerima INTEGRITY AWARD ini, juga memiliki kompetensi Trainer yang telah disertifikasi oleh INTOSAI Development Initiative (Organisasi BPK-sedunia) sebagai Training Specialist. Setelah meninggalkan BPK, saat ini aktif sebagai konsultan audit dan anti fraud dan Konsultan Lepas untuk Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di beberapa Pemda dan DPRD propinsi dan Kabupaten/Kota. Pria energik ini juga aktif sebagai nara sumber, trainer/fasilitator di berbagai workshop, seminar (Tercatat selama dua tahun terakhir menjadi pembicara di lebih dari seratus event) di bidang akuntansi, keuangan, auditing dan pemberantasan korupsi.
Dr. Cris Kuntadi, SE, MM, CPA, Ak
Lahir di Banyumas, 24 Juni 1969. Akuntansi digeluti sejak di STAN (1988–1991) dan FE Universitas Indonesia (1993–1996). Gelar Magister Manajemen diperoleh dari UGM, Yogyakarta tahun 2000 & Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland. Gelar Certified Public Accountant (CPA) diperoleh Januari 2004. Gelar Doktor diperoleh dari Universitas Brawijaya Malang pada Mei 2009. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP).
Sejak 1991 s.d. sekarang sebagai auditor BPK-RI Jakarta Dosen STAN, PPAk Universitas Sriwijaya Palembang, Maksi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Maksi Universitas Padjajaran Bandung, dan Maksi Universitas Andalas Padang. Pernah bekerja pada proyek bisnis Eneco-Shell Energy (Nederland) pada 1999 dan auditor pada Audit New Zealand 2001). Pernah kursus pada TAMF AusAIDs di Jakarta dan Australia (2002) Organisasi: Ketua IAI Wilayah Sumsel (2004-2006) Ketua IAI Wilayah Kalbar (2006-2008) Di samping kesibukannya sebagai auditor dan dosen, pembicara juga menjadi instruktur/pembicara pada kegiatan pelatihan, seminar dan diskusi masalah Pemerintahan Daerah, akuntansi, dan audit.
Jadwal Acara
Rabu, 14 Juli 2010
08.30 - 08.45 Register Peserta
08.45 – 09.00 Pembukaan Oleh Chairman Prima Consulting
Sesi 1
09.00 –10.30
Memahami Kecurangan Pelaporan Keuangan (Fraudulent Financial Reporting) : Alasan terjadinya, indikasi awal, konsep fraud
10.30 –10.45 Coffee Break
Sesi 2
10.45 –12.15
Fraud Prevention and Control Strategy
12.15 –13.15 Lunch
08.45 – 09.00
Teknik Mengungkapkan Kecurangan Pelaporan Keuangan (Fraudulent Financial Reporting) dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern
Kamis, 15 Juli 2010
Sesi 1
09.00 –10.30
Strategi Pencegahan dan Pengendalian Kecurangan Pelaporan Keuangan (Fraudulent Financial Reporting)
10.30 –10.45 Coffee Break
Sesi 2
10.45 –12.30
Teknik Audit Investigatif Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan (Fraudunlent Financial Reporting)
Segala informasi tentang Workshop dapat melalui :
Sdri. Rahma Hp.No: 08159927946 atau Sdri.Upie, Hp.No: 087887129954
Waktu Pelaksanaan
Seminar 2 (dua) hari akan kami selenggarakan pada :
Hari : Rabu & Kamis
Tanggal : 14 & 15 Juli 2010
Pukul : 09.00 – 16.00 WIB
Tempat : Hotel Millennium Sirih , Jl. Fachruddin 3, Jakarta Pusat
WORKSHOP PROBLEM OPERASIONAL DAN NON OPERASIONAL PERBANKAN YANG BERAKIBAT HUKUM YANG DISELESAIKAN MELALUI PENGADILAN PIDANA & PERDATA
Latar Belakang
Masalah-masalah hukum di perbankan saat ini makin bervariasi oleh karena makin ketatnya peratusan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berkaitan dengan operasi perbankan yang bertujuan memenuhi GCG yang melihat masalah-masalah risiko yang semakin bervariasi.
Ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang melingkupi hukum perbankan yang makin sering diaplikasikan antara lain undang-undang money laundring & dan undang-undang, anti korupsi/penyuapan. Belum lagi kasus-kasus pidana yang diatur dalam KUHP, misalnya : penggelapan, pemalsuan surat dan penipuan.
Dibidang hukum perdata misalnya : permasalahan hukum yang timbul dengan adanya wanprestasi (Perbuatan Melawan Hukum – PMH) yang kemudian bank melakukan eksekusi jaminan kredit/hak tanggungan atau sebaliknya , justru debitur/nasabah yang menggugat bank, selain itu juga adanya sengketa-sengketa ketenagakerjaan, persaingan usaha, kepailitan, dan sebagainya.
Disektor non operasional adakalanya masalah pengadaan barang dan jasa sering menimbulkan sengketa perdata atau bahkan menjadi masalah pidana apabila menimbulkan “kerugian negara”.
Kalau diadakan sistimatisasi masalah hukum yang ada didalam perbankan, maka ada beberapa bidang hukum yang menyangkut sebagai berikut :
1. Hukum perdata
2. Hukum pidana
3. Hukum administratif (TUN)
4. Hukum Kenegaraan
5. Kombinasi di bidang-bidang hukum
Tujuan dan Manfaat
Seminar ini ingin membahas masalah hukum yang timbul dari operasional dan non operasional perbankan, yang meliputi bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administratif (TUN), Hukum Kenegaraan dan Kombinasi di bidang-bidang hukum.
Peserta
Komisaris, Pejabat Biro Hukum, Pemimpin & Wakil Pimpinan Cabang, Pemimpin Cabang Pembantu, Corporate Secretary , serta pejabat-pejabat lain yang sering berhubungan dengan masalah hukum.
Waktu Pelaksanaan
Hari : Kamis & Jumat
Tanggal : 8 & 9 Juli 2010
Pukul : 09.00 – 15.00 WIB
Tempat : Hotel Millenium, Jl. Fakhrudin 3, Jakarta Pusat
Jadwal
Kamis, 8 Juli 2010
08.30 – 08.45 Register Peserta
08.45 – 09.00 Pembukaan Oleh Chairman Prima Consulting
Sesi 1
09.00 – 10.30
Peta Permasalahan Hukum Di dalam Perbankan
Sutito, SH, MH - Advokat/Auditor Hukum, Managing Partner SGS, Consulting Law Office, Mantan Pejabat Dibidang Hukum pada Bank BUMN & Swasta
10.30 – 10.45 Coffee Break
Sesi 2
10.45 – 12.15
Masalah-masalah Pidana dan Kombinasi di Bidang Hukum Lainnya Dalam Kegiatan Perbankan Yang Diselesaikan Di Pengadilan
Sutito, SH, MH
12.15 – 13.15 Lunch
Sesi 3
13.15 – 14.45
Sengketa Perdata Yang Diselesaikan Melalui Litigasi Di Pengadilan Hadijanto,SH., MH - Advokat, Mantan Pejabat Dibidang Hukum Pada BANK BUMN
Jumat, 9 Juli 2010
Sesi 1
08.30 – 10.00
Sengketa TUN Dalam Kegiatan Perbankan Yang Bermuara Di Pengadilan
Arifin Djuhari,SH., MH - Advokat
10.00 – 10.15 Coffee Break
Sesi 2
10.15 – 11.45
Sikap Kehati-hatian Di bidang Hukum: Beberapa catatan tentang Audit Hukum Perbankan
Sutito, SH, MH
Segala informasi tentang Workshop dapat melalui :
Sdri. Rahma Hp.No: 08159927946 atau Sdri.Upie, Hp.No: 087887129954
Masalah-masalah hukum di perbankan saat ini makin bervariasi oleh karena makin ketatnya peratusan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berkaitan dengan operasi perbankan yang bertujuan memenuhi GCG yang melihat masalah-masalah risiko yang semakin bervariasi.
Ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang melingkupi hukum perbankan yang makin sering diaplikasikan antara lain undang-undang money laundring & dan undang-undang, anti korupsi/penyuapan. Belum lagi kasus-kasus pidana yang diatur dalam KUHP, misalnya : penggelapan, pemalsuan surat dan penipuan.
Dibidang hukum perdata misalnya : permasalahan hukum yang timbul dengan adanya wanprestasi (Perbuatan Melawan Hukum – PMH) yang kemudian bank melakukan eksekusi jaminan kredit/hak tanggungan atau sebaliknya , justru debitur/nasabah yang menggugat bank, selain itu juga adanya sengketa-sengketa ketenagakerjaan, persaingan usaha, kepailitan, dan sebagainya.
Disektor non operasional adakalanya masalah pengadaan barang dan jasa sering menimbulkan sengketa perdata atau bahkan menjadi masalah pidana apabila menimbulkan “kerugian negara”.
Kalau diadakan sistimatisasi masalah hukum yang ada didalam perbankan, maka ada beberapa bidang hukum yang menyangkut sebagai berikut :
1. Hukum perdata
2. Hukum pidana
3. Hukum administratif (TUN)
4. Hukum Kenegaraan
5. Kombinasi di bidang-bidang hukum
Tujuan dan Manfaat
Seminar ini ingin membahas masalah hukum yang timbul dari operasional dan non operasional perbankan, yang meliputi bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administratif (TUN), Hukum Kenegaraan dan Kombinasi di bidang-bidang hukum.
Peserta
Komisaris, Pejabat Biro Hukum, Pemimpin & Wakil Pimpinan Cabang, Pemimpin Cabang Pembantu, Corporate Secretary , serta pejabat-pejabat lain yang sering berhubungan dengan masalah hukum.
Waktu Pelaksanaan
Hari : Kamis & Jumat
Tanggal : 8 & 9 Juli 2010
Pukul : 09.00 – 15.00 WIB
Tempat : Hotel Millenium, Jl. Fakhrudin 3, Jakarta Pusat
Jadwal
Kamis, 8 Juli 2010
08.30 – 08.45 Register Peserta
08.45 – 09.00 Pembukaan Oleh Chairman Prima Consulting
Sesi 1
09.00 – 10.30
Peta Permasalahan Hukum Di dalam Perbankan
Sutito, SH, MH - Advokat/Auditor Hukum, Managing Partner SGS, Consulting Law Office, Mantan Pejabat Dibidang Hukum pada Bank BUMN & Swasta
10.30 – 10.45 Coffee Break
Sesi 2
10.45 – 12.15
Masalah-masalah Pidana dan Kombinasi di Bidang Hukum Lainnya Dalam Kegiatan Perbankan Yang Diselesaikan Di Pengadilan
Sutito, SH, MH
12.15 – 13.15 Lunch
Sesi 3
13.15 – 14.45
Sengketa Perdata Yang Diselesaikan Melalui Litigasi Di Pengadilan Hadijanto,SH., MH - Advokat, Mantan Pejabat Dibidang Hukum Pada BANK BUMN
Jumat, 9 Juli 2010
Sesi 1
08.30 – 10.00
Sengketa TUN Dalam Kegiatan Perbankan Yang Bermuara Di Pengadilan
Arifin Djuhari,SH., MH - Advokat
10.00 – 10.15 Coffee Break
Sesi 2
10.15 – 11.45
Sikap Kehati-hatian Di bidang Hukum: Beberapa catatan tentang Audit Hukum Perbankan
Sutito, SH, MH
Segala informasi tentang Workshop dapat melalui :
Sdri. Rahma Hp.No: 08159927946 atau Sdri.Upie, Hp.No: 087887129954
Subscribe to:
Posts (Atom)