SEMINAR PENDALAMAN HUKUM UNTUK PEJABAT BANK

LATAR BELAKANG
Di dalam operasi bank banyak sekali masalah masalah hukum yang perlu didalami pejabat bank, ambil contoh:
Masalah perjanjian dengan pihak nasabah, misalnya perjanjian kredit, masalah kerjasama dengan sesama bank misalnya joint financing, masalah adanya kesulitan dengan nasabah, misalnya kredit macet, restructuring, persoalan eksekusi barang jaminan dan sebagainya.
Disamping itu ada masalah yang berhubungan dengan fraud, misalnya simpanan dari nasabah (tabungan, deposito, dsb) yang antara lain tidak dibukukan oleh pegawai atau pejabat bank (nasabah tertipu oleh over service dari pagawai bank).
Pembobolan rekening nasabah bank (ATM dsb) yang berhubungan dengan aplikasi teknologi informasi yang saat ini kasusnya makin banyak.
Disamping itu akhir akhir ini ada perkembangan baru dibidang penggunaan facebook dimana diantara sesama pemakai mengirimkan berita berita yang dapat “merugikan nama baik” suatu perusahaan misalnya kasus Prita dan RS Omni. Bagaimana sebenarnya tindakan yang tepat bagi perusahaan/bank kalau ada kasus yang demikian.
Untuk beberapa bank BUMN dan BUMD, tidak terlepas kemungkinan terhadap Bank Swasta seberapa pengaruh temuan temuan BPK yang dapat ditindak lanjuti di Instansi Kejaksaan, yang kemungkinan akan berakibat kurang baik terhadap pejabat bank yang bertanggung jawab didalam masalah tersebut dan juga bagi image banknya.
Hal hal tersebut diatas pastilah harus didalami bukan saja oleh Biro Hukum Bank tetapi juga unit kerja lain yang berhubungan dengan perikatan dengan pihak nasabah atau pihak lain maupun pejabat yang bertanggungjawab dibidang audit dan sebaginya.


TUJUAN DAN MANFAAT
Setelah mengikuti seminar tersebut peserta akan lebih aware terhadap masalah masalah hukum yang timbul didalam bank yang menyangkut masalah hukum perdata, hukum perbankan, hukum pidana, konsekwensi dari Undang Undang IT dan masalah masalah temuan BPK yang dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum.


PESERTA
Seminar diatas diperuntukan bagi Komisaris (a.l. selaku pengawas bank), Pejabat Biro Hukum, Pejabat Kredit, Pejabat Treasury, Pejabat Operasional, Para Pemimpin Cabang dan pihak pihak lain yang berminat mendalami permasalahan hukum di bank.


WAKTU PELAKSANAAN
Seminar 2 hari diselenggarakan pada :
Hari : Rabu & Kamis
Tanggal : 21 & 22 April 2010
Waktu : Pukul 08.30 – 15.00 WIB
Tempat : Hotel Redtop
Jl. Pecenongan No. 72, Jakarta Pusat


Jadwal

Rabu, 21 April 2010
08.30 – 08.45 Register Peserta
08.45 – 09.00 Pembukaan oleh Chairman Prima Consulting

Sesi 1
09.00 – 10.30
Mencermati Hukum Perdata dalam hubungannya dengan pihak nasabah dan pihak lainnya - Aad Rusyad, SH, MKN, Advokat, Anggota Majelis,Pengawas Notaris, Pengajar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UI

10.30 – 10.45 Coffee Break

Sesi 2
10.45 – 12.15
Hukum Perbankan dan Aplikasinya Serta Masalah Pengamanan Operasional Bank - Hadijanto, SH, MH, Mantan Pejabat Bank BUMN, Partner SGS Consulting

12.15 – 13.15 Lunch

Sesi 3
13.15 – 14.45
Pokok Pokok Undang Undang IT Edmon Makarim, S.Kom, SH, LLM - Staf ahli Menteri Bidang Hukum Departemen Komunikasi dan Informasi, Staf Pengajar pada FH UI

Kamis, 22 April 2010
Sesi 1
09.00 – 10.30
Temuan temuan BPK yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan - DR. Cris Kuntadi, Pejabat BPK, Sekjen IAI Kompartemen, Akuntan Sektor Publik

10.30 – 10.45 Coffee Break

Sesi 2
10.45 – 12.15
Masalah Fraud yang berakhir Pidana dan Letigasinya di Pengadilan - Sutito, SH, MH, Advokat Senior, Pengajar Hukum Pada Magíster Hukum UGM

12.15 – 13.15 Lunch


Segala informasi tentang Workshop dapat melalui :
Sdri. Rahma Hp.No: 08159927946 atau Sdri.Upie, Hp.No: 087887129954

SEMINAR KONTROVERSI PEMBERIAN FEE TERHADAP NASABAH DANA PERBANKAN

Latar Belakang
Masalah ini merupakan hal yang kontroversial, dimana KPK akan segera menertibkan BPD di sejumlah daerah karena disinyalir melakukan praktik-praktik illegal, seperti penyetoran uang (fee) kepada kepala daerah. Dugaan ini didasarkan atas pemeriksaan KPK terhadap enam BPD diantaranya Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat dan Banten, Sumatera Utara, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Jumlahnya mencapai Rp 360 miliar dari enam BPD tersebut. Tentunya hal mungkin terjadi pada dunia perbankan, baik bank pemerintah, bank BPD maupun swasta.
Peruntukan fee, uang yang disetorkan ke kepala daerah biasanya dimaksudkan sebagai ucapan terima kasih atas penyimpanan dana APBD di bank daerah. Dalam kaitan ini dikatakan bahwa KPK akan bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BI dalam upaya menertibkan pemberian fee oleh BPD tersebut. Selanjutnya para kepala daerah yang sudah menikmati uang fee diimbau untuk mengembalikan ke kas negara. Kebiasaan untuk memberikan fee semacam ini, ternyata terjadi pula pada berbagai bank selain BPD.
Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan fee sebagai gratifikasi yang tak boleh diterima pejabat negara. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin menegaskan, kasus fee dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) bisa masuk ke ranah Bidang Penindakan KPK.

Menurut Jasin, fee yang diterima kepala daerah jika tidak dikembalikan bisa ditingkatkan statusnya dari pencegahan ke penindakan. Status hukum sudah jelas, fee termasuk gratifikasi. Kalau tidak diindahkan (fee dikembalikan), bisa dinaikkan ke penindakan, selama ini KPK masih memberi kelonggaran kepada para pejabat daerah yang menerima fee untuk mengembalikan uang itu ke kas daerah.
Penerimaan fee tersebut juga masih dalam status pencegahan korupsi. “Tidak ada ketentuan yang membolehkan pejabat negara menerima fee. Itu harus dikembalikan,” KPK sudah memiliki data lengkap pejabat mana saja yang menerima fee dari BPD tersebut. Bahkan, fee tersebut bukan hanya diberikan oleh BPD, tapi juga bank lain ke sejumlah pejabat daerah dan pejabat pemerintah pusat.
Seminar ini akan membahas masalah fee yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah penyimpan dana beserta implikasinya serta mencari solusi bagaimana menyelesaikannya.

Tujuan dan Manfaat
Setelah mengikuti seminar ini diharapkan peserta memahami Fee bagi dana APBD yang ditempatkan di Bank-Bank BPD dan Bank Pemerintah dari sudut Depdagri. Memahami aspek hukum dari Problematik Dana Pemerintah dan penempatannya di bank, baik bank pemerintah, BPD maupun swasta. Memahami Berbagai Bentuk Gratifikasi dan Korupsi serta upaya untuk mengatasinya di dunia perbankan. Memahami Temuan Audit BPK Yang Berkaitan Dengan Gratifikasi dan Dugaan Gratifikasi Beserta Masalahnya. Memahami Aplikasi GCG di perbankan Indonesia serta Problematik Fee bagi nasabah dana bank.

Dengan memahami hal tersebut diharapkan peserta dapat mengantisipasi masalahnya dengan baik, sehingga terhindar dari segala kesulitan yang mungkin timbul, serta dapat melaksanakan GCG dengan sebaik-baiknya.


Peserta
Peserta yang disarankan untuk mengikuti seminar ini adalah :
Bank BPD, Bank Pemerintah, Bank Swasta : Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, SKAI, Risk Management, Compliance, Legal Departement, Corporate Secretary/Biro Direksi
Pejabat Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota ; Gubernur, Bupati, Walikota, Setda, Biro Keuangan , Biro Hukum


Waktu Pelaksanaan
Seminar 2 (dua) hari diselenggarakan pada:
Hari : Rabu dan Kamis
Tanggal : 14 & 15 April 2010
Waktu : Pukul 09.00 - 15.00 WIB
Tempat : Hotel Red Top
Jl. Pecenongan, Jakarta Pusat

Jadwal

Rabu, 14 April 2010
08.30 – 08.45 Register Peserta
08.45 – 09.00 Pembukaan Oleh Chairman Prima Consulting
Sesi 1
09.00 – 10.30 Aplikasi GCG di perbankan Indonesia ; Problematik Fee bagi nasabah dana bank - Maulana Ibrahim, Komite Nasional Kebijakan Governance

10.30 – 10.45 Coffee Break

Sesi 2
10.45 – 12.15 Aspek Hukum dari Problematik Dana Pemerintah dan penempatannya di bank-bank pemerintah - Sutito SH, MH, Pengacara & Konsultan Hukum, Ketua Program Magister Management UGM

12.15 – 13.15 Lunch

Sesi 3
13.15 – 14.45 Memahami Fee bagi Dana APBD Yang Ditempatkan di Bank-Bank BPD dan Bank Pemerintah dari sudut Depdagri - Depdagri

Kamis, 15 April 2010
Sesi 1
09.00 – 10.30 Temuan Audit BPK Yang Berkaitan Dengan Gratifikasi dan Dugaan Gratifikasi Beserta Masalahnya - DR. Cris Kuntadi, Pejabat BPK RI, Sekjen IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik

10.30 – 10.45 Coffee Break

Sesi 2
10.45 – 12.15 Memahami Berbagai Bentuk Gratifikasi dan Korupsi serta upaya untuk mengatasinya - Erry R. Harjapamekas, Mantan Wakil Ketua KPK


Segala informasi tentang Workshop dapat melalui :
Sdri. Rahma Hp.No: 08159927946 atau Sdri.Upie, Hp.No: 087887129954

WORKSHOP PEMBEKALAN PEGAWAI MENJELANG PURNABHAKTI

Latar Belakang

Anggapan bahwa “habis manis sepah dibuang” bagi orang yang akan memasuki masa purnabhakti seringkali muncul, padahal karyawan yang akan menjalani masa pensiun adalah tenaga-tenaga yang sedang dalam puncak kematangan psikologis serta kaya akan pengalaman. Apabila potensi ini dapat dibangkitkan maka masa pensiun akan menjadi kehidupan yang menyenangkan untuk memulai kehidupan baru. Rencana dan keinginan untuk mencipta, berkarya atau mengelola sesuatu yang belum sempat diwujudkan dapat segera direlisasi. Namun kalau tidak ada persiapan mental dan bekal yang memadai maka kehidupan setelah pensiun bisa menjadi awal penyebab ketidakharmonisan rumah tangga serta makin menurunnya mental dan kesehatan.

Tanggung jawab moril dan ungkapan terima kasih perusahaan terhadap karyawan yang akan segera memasuki purnabhakti maka perlu dilakukan dengan melakukan persiapan-persiapan yang baik. Bentuk persiapan tersebut antara lain memberi bimbingan dan masukan melalui workshop ini.

Workshop ini ditujukan bagi mereka yang menghadapi purnabakti karena usia, maupun purnbakti karena alasan lainnya, seperti perubahan organisasi maupun alasan lainnya. Perubahan karir merupakan suatu kenyataan pasti dari setiap orang pada saatnya, karenanya persiapannya memerlukan pemahaman yang baik.


Tujuan
Memberi bekal Pengetahuan, Psikologis, Spiritual, Fisik / Kesehatan dan Kewirausahaan yang dipadu dalam satu kurikulum pembelajaran serta kunjungan ke tempat praktek usaha sedemikian rupa sehingga para pegawai yang akan memasuki masa pensiun dapat menjalani pensiun dengan mantap, tetap semangat, produktif, sehat dan bugar.


Sasaran
 Memberi bekal persiapan dan menambah wawasan, pengetahuan bagi karyawan yang akan pensiun tentang berbagai alternatif usaha yang mungkin dapat dikembangkan atau pekerjaan yang bersifat second career
 Mendapatkan informasi dari sumber yang kredibel perihal perubahan mental dari seorang pegawai menjadi wiraswasta, manajemen keuangan setelah pensiun serta contoh kegagalan dan keberhasilan dalam bisnis.
 Meningkatkan citra positif perusahaan dimata karyawan (baik yang masih aktif maupun yang mau pensiun) dan masyarakat.


Peserta

 Peserta yang disarankan adalah mereka yang akan menghadapi masa purnabhakti baik karena usia maupun karena reorganisasi perusahaan
 Peserta disarankan pasangan suami istri, dengan pertimbangan bekal psikologis dan informasi serta kiat-kiat wirausaha akan efektif diserap untuk bekal menjalani hidup bersama di masa depan. Lembaran kehidupan baru yang ideal bagi pasangan suami istri sangat mungkin tercipta dibanding jika hanya diikuti oleh suami atau istrinya saja.


Instruktur
Instruktur berasal dari kalangan praktisi di lapangan dari berbagai disiplin ilmu, meliputi: Bidang Psikologi, Dokter Kesehatan & Olah Raga, Keagamaan, Budaya, Perbankan, Pasar Modal, Ahli Gizi, Pelaku Usaha di Sektor Perdagangan, Franchising, Pertanian, Industri Kerumahtanggaan, dan lain-lain.


Cara Penyampaian
Kuliah Klasikal, diskusi, studi kasus, share pengalaman, kunjungan ke obyek ke tempat bisnis, Pusat Pelatihan Pertanian Terpadu Karya Nyata di Desa Cinagara Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, tentang berbagai jenis usaha.

Waktu Pelaksanaan
Hari : Selasa, Rabu & Kamis
Tanggal : 6 , 7, 8 April 2010
Pukul : 08.30 - 16.00 WIB
Tempat : Hotel RedTop
Jl. Pecenongan No. 72, Jakarta Pusat


Segala informasi tentang Workshop dapat melalui :
Sdri. Rahma Hp.No: 08159927946 atau Sdri.Upik, Hp.No: 087887129954

WORKSHOP PERSIAPAN SERTIFIKASI AUDIT INTERN BANK

Latar Belakang
Fungsi internal audit pada industri perbankan sangat penting, karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas. Menyadari kedudukan yang strategis dari perbankan dalam perekonomian, audit intern bank diharapkan juga mampu menjaga perkembangan bank ke arah yang dapat menunjang program pembangunan dari pemerintah, demikian disebutkan dalam SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank). Agar dapat bekerja dan melaksanakan fungsi audit intern secara profesional, industri perbankan harus memiliki SDM audit intern yang memiliki basis kompetensi berstandar internasional. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan, pelatihan dan pemberian pengalaman dalam rangka meningkatkan kompetensi para audit intern bank yang mencakup knowledge (pengetahuan), skills (keterampilan) dan atittude (sikap kerja). Selain itu, aspek penting dalam menilai sampai sejauh mana kompetensi tersebut telah dicapai maka diperlukan standarisasi kompetensi dari audit intern bank. Dengan adanya standarisasi kompetensi, maka bank yang memiliki SDM yang belum mencapai standar harus meningkatkan kemampuannya sehingga memenuhi standar yang ditetapkan.

Kebijakan itu akan memperkuat pengawasan internal,manajemen risiko,dan terciptanya good corporate governance (GCG) di industri perbankan nasional. Auditor menjadi mitra bagi BI dan memiliki fungsi strategis yang penting. Auditor berfungsi sebagai first line defence yang mendukung terjaganya industri perbankan nasional. Sertifikasi auditor perbankan sejalan dengan rencana BI untuk melakukan sertifikasi profesi perbankan, baik umum maupun khusus.

Melalui penerapan standarisasi dan sertifikasi, auditor perbankan bisa memperbaiki kinerja. Standar kompetensi kerja nasional itu merupakan uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Selain itu, meliputi sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang yang menduduki jabatan tertentu dan berlaku secara nasional.

Tuntutan untuk terpenuhinya kompetensi seseorang dalam jabatannya merupakan suatu hal yang penting guna mendorong kinerja bank mencapai hasil yang terbaik. Salah satunya adalah memenuhi kompetensi yang disyaratkan. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan. Dalam kaitan dengan kompetensi inilah sertifikasi terhadap para auditor intern menjadi suatu hal yang penting, agar manajemen yakin bahwa para auditornya benar-benar telah bekerja berdasarkan standar.

Untuk menetapkan suatu sertifikasi yang kredibel serta berlandaskan peraturan yang berlaku maka, pada awal 2007 IBI (Ikatan Bankir Indonesia) membentuk team Pokja (Kelompok Kerja) untuk pembuatan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Audit Intern Bank (SKKNI-AIB).
Pokja beranggotakan berbagai unsur, antara lain : para bankir, auditor bank, akademisi, juga Bank Indonesia. Pokja ini didirikan tahun 2007 dan menyusun standar dengan tetap mengacu pada SPFAIB tahun 1999, peraturan BI yang masih berlaku, serta Standard Professional Practice For Internal Auditors (SPPFIA) The Institute of Internal Auditors (The IIA).

SKKNI-AIB disahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kep.37/MEN/II/2008 tanggal 29 Februari 2008, yang berlaku secara nasional untuk profesi audit intern bank dengan 3 level yaitu :
•Audit Manajer ( Level 3), dengan Unit Kompetensi ‘Merencanakan Audit Tahunan.’
•Audit Supervisor (Level 2), dengan Unit Kompetensi; ‘Merencanakan Penugasan
Audit, Mensupervisi Penugasan Audit, serta Melaporkan Hasil Audit. dan
•Auditor (Level 1), dengan Unit Kompetensi; ‘Melaksanakan Penugasan Audit, serta
Memantau Tindak Lanjut Hasil Audit.’

Level Audit Manajer merupakan level tertinggi yaitu untuk Kepala SKAI dan Deputy/Wakil Kepala SKAI.
Level Audit supervisor untuk team Leader/Kasi/Kepala Bagian/Department Head.
Level Auditor untuk para pelaksana audit hingga Audit Officer Team Member.

Para auditor intern ini diuji dengan SKKNI-AIB untuk mengetahui apakah auditor tersebut telah kompeten dari sisi Knowledge (K), Skill (S), Attitude (A) / sikap kerja.

Pengujian dilakukan oleh lembaga yg independen yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) yg di bentuk oleh Asosiasi Industri Bank (Himbara, Perbanas, Asbanda, Asbisindo, Perbarindo), Asosiasi Bankir Indonesia (IBI), Asosiasi Bankir Specialist (Ikatan Auditors Perbankan Indonesia / IAPI, ACII Forexindo, CWMA), Bank Indonesia dan Lembaga Pendidikan (STIE Perbanas, LPPI, dll).

LSPP tunduk pada aturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) : suatu badan yang dibentuk dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden tentang sertifikasi profesi untuk tenaga kerja di Indonesia.

Terhadap tenaga kerja yang telah kompeten dalam pengujian , BNSP akan menerbitkan Sertifikat Negara bahwa peserta uji telah kompeten sesuai bidang pekerjaannya. Contoh sertifikat kompetensi untuk audit supervisor. LSPP melakukan pengujian setiap bulan sesuai jadwal terhadap para auditor intern bank yang dikirim oleh masing-masing bank.
Dalam melakukan pengujian, LSPP tidak hanya menggunakan satu metode uji saja (multiple choice/pilihan ganda) tapi menggunakan metode : portofolio, multiple choice, studi kasus, interview dan observasi.
Setiap level diuji minimal 2 metode, dimana setiap metode pengujian berupa daftar pertanyaan tertulis dan terstruktur berdasarkan acuan pada SKKNI-AIB .
Metode uji di luar dari multiple choice dan studi kasus memerlukan pembuktian dari peserta uji berupa bukti hasil kerja mereka.

Pengujian dilakukan oleh praktisi audit intern bank yang telah memiliki Certified Assessor dari BNSP dan masih aktif pada pekerjaannya.

Tujuan & Manfaat
Tujuan dan manfaat workshop persiapan sertifikasi audit intern bank ini adalah :
1.Menyediakan standar dan ukuran kompetensi kerja, berupa keahlian dalam bidang
audit intern bank .

2.Mempersiapkan tenaga kerja yang profesional di sektor keuangan sub sektor
perbankan khususnya bidang audit intern bank yang mampu mendukung pengembangan
industri perbankan dan ikut menciptakan stabilitas sektor keuangan nasional.

3.Memberikan pemahaman yang sama tentang standar kompetensi profesi internal audit
bank yang diakui oleh peraturan/perundang-undangan dan standar praktis yang
berlaku secara internasional.

Peserta
Junior Audit Officer, Internal Control, Senior Audit Officer,Team Leader/Kasi, Department Head/Kabag.

Instruktur
Memiliki Certified Accessoar level audit manajer dan level audit supervisor.

Waktu Pelaksanaan
Hari Tanggal Tempat
Angkatan Pertama Rabu & Kamis 10 & 11 Maret'10 Hotel Millennium Sirih, Jakarta
Angkatan Kedua Kamis & Jum’at 15 & 16 April'10 Hotel RedTop, Jakarta
Angkatan Ketiga Kamis & Jum’at 20 & 21 Mei'10 Hotel RedTop, Jakarta

JADWAL WORKSHOP

Hari Pertama
08.30 – 08.45 Register Peserta
08.45 – 09.00 Pembukaan oleh Chairman Prima Consulting
09.00 – 11.00 Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi (CBT/CBA)
11.00 – 11.15 Coffee Break
11.15 – 13.15 Competency Assessment
13.15 – 14.15 Lunch
14.15 – 16.15 Standar Audit Intern Bank & Implementasinya
16.15 – 16.30 Coffee Break
16.30 – 18.30 Standar Audit Intern Bank & Implementasinya
Hari Kedua
09.00 – 11.00 Merencanakan Assesment
11.00 – 11.15 Coffee Break
11.15 – 13.15 Melaksanakan Assesment
13.15 – 14.15 Lunch
14.15 – 16.15 Mereview Assessment
16.15 – 16.30 Coffee Break
16.30 – 18.30 Rahasia Assesment
18.30 Penutupan

Segala informasi tentang Workshop dapat melalui :
Sdri. Rahma Hp.No: 08159927946 atau Sdri.Upik, Hp.No: 087887129954

WORKSHOP MENUJU PIMPINAN CABANG YANG RESPONSIF DAN ANTISIPATIF

Latar Belakang
Perekonomian Indonesia untuk tahun 2010 dari beberapa sumber dikatakan mengalami pertumbuhan sekitar 5 - 5,5%. Index IHSG bertengger disekitar 2400 dengan trend yang menguat. Ekspor kelihatan akan mulai mengalami kenaikan karena perbaikan ekonomi dari negara negara pengimpor komoditi Indonesia. Inflasi akan managable berkisar 3 - 5 %. Selisih bunga kredit dengan inflasi masih tertinggi diantara negara negara tetangga. Sektor Riel diperkirakan juga akan naik karena dorongan dari bank sentral serta faktor kesempatan yang ada. Ekspansi kredit tahun 2010 diperkirakan mencapai 17 - 20 % (Info Bank).

Kesempatan pertumbuhan ekonomi makro dan perbankan tersebut harus diamati serta di response oleh pihak bank dengan baik. Cabang sebagai profit center dan ujung tombak dari marketing bank harus pula meresponse trend dan kesempatan yang baik tersebut. Untuk itu pimpinan cabang harus selalu melihat kesempatan yang ada sesuai dengan perkembangan ekonomi makro dan perbankan tersebut. Untuk itu mereka harus tahu perkembangan ekonomi makro dan perbankan, produk produk lainnya yang bukan hanya dana dan kredit tetapi juga produk produk jasa bank yang dikelola oleh treasury serta trade finance. Akan tetapi semua itu tetap perlu dilakukan dengan langkah langkah yang mempertimbangkan risiko yang ada, terutama risiko kredit dan risiko operasional. Akhirnya pimpinan bank juga perlu ada kesempatan untuk membahas masalah cabangnya dengan kolega pimpinan cabang lainnya sehingga diperoleh suatu konsep menjalankan bank yg efektif tetapi juga sustainable.


Tujuan dan Manfaat
Agar pimpinan bank mengetahui perkembangan ekonomi dan perbankan makro serta mengetahui dengan mendalam produk produk selain dana dan kredit sehingga dapat meresponse kesempatan yang ada untuk meningkatkan kinerja organisasinya sebagai profit center.

Peserta
Para Pemimpin Cabang, Para Wakil Pemimpin Cabang, Para Manajer Kantor Pusat yang sering berhubungan dengan cabang untuk menghandle masalah masalah bisnis cabang dengan pihak nasabah bank.


Metode
Pembahasan dan diskusi antara narasumber dan peserta.

Waktu Pelaksanaan
Workshop 2 (dua) hari diselenggarakan pada:
Hari : Jumat dan Sabtu
Tanggal : 5 & 6 Maret 2010
Waktu : Pukul 08.30 - 15.00 WIB
Tempat : Hotel RedTop, Jl. Pecenongan No. 72, Jakarta Pusat



Jadwal

Jumat, 5 Maret 2010
Sesi 1 08.30 – 10.00
Credit & Operasional Risk dalam Praktek
Maringan Aroean, SE, MBA-Senior Manager Commercial Banking Group Bank BUMN
10.00 – 10.15 Break
Sesi 2 10.15 – 11.45
Mendalami dan Mengembangkan Trade Finance
Drs. H.M. Syarif Arbi,MM -Senior Consultant -Pejabat Exim Bank BUMN,
Pengarang Buku Perdaganan Luar Negeri Seri Eksport & Import, Bank dan
Lembaga Keuangan
11.45 – 13.30 Sholat Jum’at & Makan siang
Sesi 3 13.30 – 15.00
Perkembangan dan Permasalahan Perbankan Dewasa ini
DR. Aviliani - Komisaris Bank BRI - Direktur INDEF,Pengamat Ekonomi &
Perbankan
15.00 – 15.15 Break

Sabtu, 6 Maret 2010
Sesi 1 09.00 – 10.30
Memahami Treasury Dalam Hubungan dengan Produk Produk Asset & Liability
Tribudi Yunianto - Treasury Division Head Bank Swasta Nasional
10.30 – 10.45 Break
Sesi 2 10.45 – 12.15
Diskusi panel : Memimpin Cabang dengan Efektif dan Sustainable
Resky Irianawati, SE, MM - Pemimpin Cabang Bank BUMN
Ir. Teguh Budi Santoso - Pemimpin Cabang Bank BUMN
12.15 Penutupan dilanjutkan dengan makan siang


Segala informasi tentang Workshop dapat melalui :
Sdri. Rahma Hp.No: 08159927946

WORKSHOP SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Latar Belakang
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mendesak Pemerintah Daerah untuk membentuk sistem dan prosedur dalam mengelola keuangan negara. Dengan terbentuknya sistem dan prosedur tersebut diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat dipertanggung jawabkan. Demikian bunyi berita Business News No.: 7901 tanggal 4 Januari 2010. Selanjutnya dalam wawancara dengan beberapa anggota BAKN DPR disampaikan hal-hal sebagai berikut:
• Bahwa hampir seluruh daerah di Indonesia belum mendapatkan penilaian yang baik
dari Auditor karena banyak terjadi kebocoran keuangan daerah, sehingga hal ini
diangkat terus oleh BPK.
• Bahwa temuan BPK dapat diklasifikasi dalam 2 bentuk, yaitu sistem dan prosedur
serta pelanggaran Undang-Undang yang berimplikasi terhadap pidana. Biasanya
pelanggaran UU terjadi karena tidak adanya sistem dan prosedur. Apabila telah
dibuat sistem dan prosedur, maka kemungkinan kecil terjadi pelanggaran.
• Bahwa basis dari keuangan adalah sistem. Jika sistem tersebut dilaksanakan dengan
baik maka dapat diminimalkan penyimpangan.

Sehubungan dengan hal di atas BAKN DPR mengharapkan bahwa dalam lima tahun ke depan seluruh pemerintah daerah telah memiliki BAKN Daerah, sehingga laporan BPK dapat ditindaklanjuti oleh DPRD, sebagaimana pembentukan BAKN sebagai alat kelengkapan DPR untuk menindak lanjuti temuan BPK. Sehingga jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, maka BAKN tidak ssegan-segan merekomendasikan kepada pihak berwajib seperti kejaksaan, kepolisian, ataupun KPK.

Mengingat masalah Keuangan Daerah sangat luas dan rumit, antara lain dimulai dari Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD, Rencana Anggaran Satuan Kerja (yang di dalamnya terdapat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Unit Kerja dan Kegiatan), sampai kepada Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka diperlukan pemahaman yang ‘clear’ dari para pelaksana dan pengawasnya. Hal ini harus dilaksanakan dengan baik, tertib dan benar, antara lain sesuai dengan amanat UU No.: 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No.: 17/2003 Tentang Keuangan Negara, dan UU No.: 15/2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dengan adanya penggantian beberapa Kepala Daerah, Anggota Baru DPRD hasil Pemilu 2009 serta adanya mutasi, rotasi dan promosi pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah dan SKPD, kiranya diperlukan penyegaran pengetahuan perihal penyusunan dan penerapan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana ditengarai keperluannya oleh BAKN DPR.

Untuk maksud itulah Prima Consulting Group merancang suatu workshop dengan tema: “Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah”, bagi para Kepala Daerah atau Wakilnya, Pejabat Sekretariat Daerah, dan Para Kepala / Pejabat SKPD serta para anggota legisalatif daerah hasil Pemilu 2009 sebagai suatu sumbang saran atas situasi terkini dari narasumber, hasil diskusi dan tukar pengalaman diantara para peserta yang dipandu serta dibawakan oleh para narasumber yang kompeten di bidangnya perihal topik-topik sebagaimana tersebut pada jadwal acara di bawah ini.

Tujuan dan manfaat
Dengan mengikuti workshop ini diharapkan selain peserta akan memahami Sistem dan Prosedur Pengeloaan Keuangan Daerah Secara Umum, juga dari pemaparan para narasumber, diskusi dan sharing pengalaman dari sesama peserta akan mendapat pengetahuan yang semakin luas tentang:
• Titik Kritis Dalam Penyusunan Anggaran Daerah.
• Tehnis Evaluasi Terhadap Usulan Anggaran Daerah / APBD.
• Cara Cepat Memahami Laporan Keuangan Daerah.
• Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dan Prasyarat Untuk Mendapatkan
Opini Predikat Wajar Tanpa Syarat (WTP), dan
• Tindak Lanjut Hasil Audit.

Dengan pemahaman dan ketrampilan di atas yang semakin baik dan ’clear’ diharapkan selain akan terjadinya tertib administrasi keuangan daerah, juga akan menghindarkan terjadinya kesalahan-kesalahan prosedur. Last but not least, pada akhirnya diharapkan akan dapat menekan kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran di bidang keuangan daerah.

Peserta
Workshop ini baik untuk dihadiri oleh:
1. Gubernur, Bupati, Walikota dan / atau wakilnya.
2. Para Anggota Legislatif Provinsi, Kabupaten dan Kota.
3. Para Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah.
4. Para Kepala / Pejabat SKPD.

Waktu Pelaksanaan
Workshop akan diselenggarakan selama 2 (dua) hari pada:
Hari : Rabu dan Kamis
Tanggal : 24 dan 25 Februari 2010
Waktu : Pukul 09.00 - 16.00 WIB
Tempat : Hotel Millenium Sirih, Jl. Fakhrudin No. 3, Jakarta Pusat


Jadwal Acara Workshop
Rabu, 24 Februari 2010
08.30 – 08.45 Registrasi Peserta
08.45 – 09.00 Pembukaan oleh Chairman Prima Consulting
Sesi 1
09.00 – 10.30 Sistem Pengelolaan Keuangan
Daerah Narasumber: Heru Setyanto, SE., MSi, Ak
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.15 Lanjutan Sesi Pertama Heru Styanto, SE., MSi, Ak
12.15 – 13.15 Lunch
Sesi 2
13.15 – 14.45 Titik Kritis Dalam Penyu-sunan Anggaran Daerah
Heru Styanto, SE., MSi, Ak
Sesi 3
14.45 – 16.00 Tehnis Evaluasi Terhadap Usulan Anggaran Daerah/APBD
Sukriy Abdullah, Ak., MM

Kamis, 25 Februari 2010
Sesi 4
09.00 – 10.30 Cara Cepat Memahami Laporan Keuangan Daerah
Sukriy Abdullah, Ak., MM
10.30 – 10.45 Coffee Break
Sesi 5
10.45 – 12.15 Pemeriksaan Terhadap Pe- ngelolaan Keuangan Daerah & Prasyarat
Mendapatkan Opini WTP - Dr. Chris Kuntadi, Pejabat BPK
12.15 – 13.15 Lunch
Sesi 6
13.15 – 15.00 Tindak Lanjut Hasil Audit - Dr. Chris Kuntadi, Pejabat BPK
15.10 – 15.25 Penutupan


Segala informasi tentang Workshop dapat ditanyakan kepada :
Sdri. Nur Rahma HP No.: 08159927946

TRAINING RISK & CONTROL IN CREDIT PROCESS

Latar Belakang
Di dalam industri perbankan di Indonesia kegiatan dibidang kredit masih sangat dominan menentukan kelangsungan hidup bank yang bersangkutan. Lebih dari 70% keuntungan bank diperoleh berasal dari penghasilan bunga atau bagi hasil atas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur atau pengguna pembiayaan. Oleh karena itu performance dari sebuah bank berbanding lurus dengan performance loan dari bank yang bersangkutan.

Performance loan, sangat ditentukan bagaimana proses pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabah. Dalam memproses pemberian kredit atau pembiayaan, mengawasi penggunaannya sampai kepada penyelesaiannya berbagai aspek sangat menentukan, seperti aspek financial, marketing, manajemen, hukum dll. Kegagalan kredit yang berakibat meningkatnya Non Performance Loan (NPL) sangat perlu dicegah, mengingat kesulitan yang terjadi bagi bank bisa mengganggu tingkat kesehatannya.
Salah satu upaya dini yang perlu dilakukan oleh Manajemen Bank dalam rangka memastikan bahwa proses perkreditan yang dijalankan telah memperhatikan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan risiko-risiko yang mungkin terjadi adalah dengan memberikan pemahaman resiko dan control kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses pencairan kredit tersebut.
Training ” RISK & CONTROL IN CREDIT PROCESS” ini akan memberikan gambaran penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses perkreditan, sehingga diharapkan seluruh pihak yang terkait dalam proses perkreditan akan memperhatikan risiko dalam setiap aktivitas yang dijalankannya.


Tujuan dan Manfaat
Setelah mengikuti workshop ini diharapkan
• Peserta memahami risiko-risiko dalam proses perkreditan dan menerapkan fungsi
control yang memadai dalam setiap aktivitas perkreditan yang dijalankannya
• Peserta dapat mengeleminir kesulitan kredit secara dini yang bisa menyebabkan
meningkatnya Non Performing Loan (NPL).
• Mendorong terciptanya proses kredit yang sehat serta melahirkan aktiva produktif,
khususnya kredit bank yang berkualitas baik yang pada akhirnya mendorong
terciptanya bank yang sehat.

Metode
Pembahasan konsep, studi kasus, diskusi antar peserta, serta simulasi yang dipandu instruktur.

Peserta
Training ini diperuntukkan :
Kepala Cabang (Branch Manager) , Credit Officer, Analis Kredit, Penilai Jaminan, Legal, Remmadial Unit, Loan Admin (Adminstrasi Kredit), Auditor Intern, Unit kerja terkait dan Peminat Lainnya

Pembicara / Fasilitator
Pelatihan ini difasilitasi oleh Instruktur/Fasilitator yang berpengalaman dibidang Restrukturisasi Kredit yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia :

Waktu Pelaksanaan
Hari : Rabu & Kamis
Tanggal : 17 & 18 Februari 2010
Pukul : 08.30 - 16.00 WIB
Tempat : Hotel Millennium Sirih, Jl. Fachrudin No. 3, Jakarta Pusat


Jadwal

Rabu, 17 Februari 2010
08.30 – 08.45 Register Peserta
08.45 – 09.00 Pembukaan Oleh Chairman Prima Consulting
Sesi 1
09.00 – 10.30 Risiko Operasional dan Proses Perkreditan
10.30 – 10.45 Coffee Break
Sesi 2
10.45 – 12.15 Titik Kritis Proses Pemberian Kredit
12.15 – 13.15 Lunch
Sesi 3
13.15 – 14.45 Risk & Control dalam Analisa Kredit
14.45 – 15.00 Coffee Break
Sesi 4
15.00 -16.30 Risk & Control dalam Penilaian Jaminan

Kamis, 18 Februari 2010
Sesi 1
09.00 – 10.30 Risk & Control dalam Pengikatan Kredit
10.30 – 10.45 Coffee Break
Sesi 2
10.45 – 12.15 Risk & Control dalam Pengikatan Jaminan
12.15 – 13.15 Lunch
Sesi 3
13.15 – 14.45 Risk & Control dalam Aspek Operasional Perkreditan
12.15 Penutupan


Segala informasi tentang Workshop dapat melalui :
Sdri. Rahma Hp.No: 08159927946 atau Sdri.Upie, Hp.No: 087887129954