Wednesday, January 20, 2010

WORKSHOP SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Latar Belakang
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mendesak Pemerintah Daerah untuk membentuk sistem dan prosedur dalam mengelola keuangan negara. Dengan terbentuknya sistem dan prosedur tersebut diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat dipertanggung jawabkan. Demikian bunyi berita Business News No.: 7901 tanggal 4 Januari 2010. Selanjutnya dalam wawancara dengan beberapa anggota BAKN DPR disampaikan hal-hal sebagai berikut:
• Bahwa hampir seluruh daerah di Indonesia belum mendapatkan penilaian yang baik
dari Auditor karena banyak terjadi kebocoran keuangan daerah, sehingga hal ini
diangkat terus oleh BPK.
• Bahwa temuan BPK dapat diklasifikasi dalam 2 bentuk, yaitu sistem dan prosedur
serta pelanggaran Undang-Undang yang berimplikasi terhadap pidana. Biasanya
pelanggaran UU terjadi karena tidak adanya sistem dan prosedur. Apabila telah
dibuat sistem dan prosedur, maka kemungkinan kecil terjadi pelanggaran.
• Bahwa basis dari keuangan adalah sistem. Jika sistem tersebut dilaksanakan dengan
baik maka dapat diminimalkan penyimpangan.

Sehubungan dengan hal di atas BAKN DPR mengharapkan bahwa dalam lima tahun ke depan seluruh pemerintah daerah telah memiliki BAKN Daerah, sehingga laporan BPK dapat ditindaklanjuti oleh DPRD, sebagaimana pembentukan BAKN sebagai alat kelengkapan DPR untuk menindak lanjuti temuan BPK. Sehingga jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, maka BAKN tidak ssegan-segan merekomendasikan kepada pihak berwajib seperti kejaksaan, kepolisian, ataupun KPK.

Mengingat masalah Keuangan Daerah sangat luas dan rumit, antara lain dimulai dari Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD, Rencana Anggaran Satuan Kerja (yang di dalamnya terdapat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Unit Kerja dan Kegiatan), sampai kepada Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka diperlukan pemahaman yang ‘clear’ dari para pelaksana dan pengawasnya. Hal ini harus dilaksanakan dengan baik, tertib dan benar, antara lain sesuai dengan amanat UU No.: 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No.: 17/2003 Tentang Keuangan Negara, dan UU No.: 15/2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dengan adanya penggantian beberapa Kepala Daerah, Anggota Baru DPRD hasil Pemilu 2009 serta adanya mutasi, rotasi dan promosi pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah dan SKPD, kiranya diperlukan penyegaran pengetahuan perihal penyusunan dan penerapan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana ditengarai keperluannya oleh BAKN DPR.

Untuk maksud itulah Prima Consulting Group merancang suatu workshop dengan tema: “Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah”, bagi para Kepala Daerah atau Wakilnya, Pejabat Sekretariat Daerah, dan Para Kepala / Pejabat SKPD serta para anggota legisalatif daerah hasil Pemilu 2009 sebagai suatu sumbang saran atas situasi terkini dari narasumber, hasil diskusi dan tukar pengalaman diantara para peserta yang dipandu serta dibawakan oleh para narasumber yang kompeten di bidangnya perihal topik-topik sebagaimana tersebut pada jadwal acara di bawah ini.

Tujuan dan manfaat
Dengan mengikuti workshop ini diharapkan selain peserta akan memahami Sistem dan Prosedur Pengeloaan Keuangan Daerah Secara Umum, juga dari pemaparan para narasumber, diskusi dan sharing pengalaman dari sesama peserta akan mendapat pengetahuan yang semakin luas tentang:
• Titik Kritis Dalam Penyusunan Anggaran Daerah.
• Tehnis Evaluasi Terhadap Usulan Anggaran Daerah / APBD.
• Cara Cepat Memahami Laporan Keuangan Daerah.
• Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dan Prasyarat Untuk Mendapatkan
Opini Predikat Wajar Tanpa Syarat (WTP), dan
• Tindak Lanjut Hasil Audit.

Dengan pemahaman dan ketrampilan di atas yang semakin baik dan ’clear’ diharapkan selain akan terjadinya tertib administrasi keuangan daerah, juga akan menghindarkan terjadinya kesalahan-kesalahan prosedur. Last but not least, pada akhirnya diharapkan akan dapat menekan kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran di bidang keuangan daerah.

Peserta
Workshop ini baik untuk dihadiri oleh:
1. Gubernur, Bupati, Walikota dan / atau wakilnya.
2. Para Anggota Legislatif Provinsi, Kabupaten dan Kota.
3. Para Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah.
4. Para Kepala / Pejabat SKPD.

Waktu Pelaksanaan
Workshop akan diselenggarakan selama 2 (dua) hari pada:
Hari : Rabu dan Kamis
Tanggal : 24 dan 25 Februari 2010
Waktu : Pukul 09.00 - 16.00 WIB
Tempat : Hotel Millenium Sirih, Jl. Fakhrudin No. 3, Jakarta Pusat


Jadwal Acara Workshop
Rabu, 24 Februari 2010
08.30 – 08.45 Registrasi Peserta
08.45 – 09.00 Pembukaan oleh Chairman Prima Consulting
Sesi 1
09.00 – 10.30 Sistem Pengelolaan Keuangan
Daerah Narasumber: Heru Setyanto, SE., MSi, Ak
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.15 Lanjutan Sesi Pertama Heru Styanto, SE., MSi, Ak
12.15 – 13.15 Lunch
Sesi 2
13.15 – 14.45 Titik Kritis Dalam Penyu-sunan Anggaran Daerah
Heru Styanto, SE., MSi, Ak
Sesi 3
14.45 – 16.00 Tehnis Evaluasi Terhadap Usulan Anggaran Daerah/APBD
Sukriy Abdullah, Ak., MM

Kamis, 25 Februari 2010

Sesi 4
09.00 – 10.30 Cara Cepat Memahami Laporan Keuangan Daerah
Sukriy Abdullah, Ak., MM
10.30 – 10.45 Coffee Break
Sesi 5
10.45 – 12.15 Pemeriksaan Terhadap Pe- ngelolaan Keuangan Daerah & Prasyarat
Mendapatkan Opini WTP - Dr. Chris Kuntadi, Pejabat BPK
12.15 – 13.15 Lunch
Sesi 6
13.15 – 15.00 Tindak Lanjut Hasil Audit - Dr. Chris Kuntadi, Pejabat BPK
15.10 – 15.25 Penutupan


Segala informasi tentang Workshop dapat ditanyakan kepada :
Sdri. Nur Rahma HP No.: 08159927946

TRAINING RISK & CONTROL IN CREDIT PROCESS

Latar Belakang
Di dalam industri perbankan di Indonesia kegiatan dibidang kredit masih sangat dominan menentukan kelangsungan hidup bank yang bersangkutan. Lebih dari 70% keuntungan bank diperoleh berasal dari penghasilan bunga atau bagi hasil atas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur atau pengguna pembiayaan. Oleh karena itu performance dari sebuah bank berbanding lurus dengan performance loan dari bank yang bersangkutan.

Performance loan, sangat ditentukan bagaimana proses pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabah. Dalam memproses pemberian kredit atau pembiayaan, mengawasi penggunaannya sampai kepada penyelesaiannya berbagai aspek sangat menentukan, seperti aspek financial, marketing, manajemen, hukum dll. Kegagalan kredit yang berakibat meningkatnya Non Performance Loan (NPL) sangat perlu dicegah, mengingat kesulitan yang terjadi bagi bank bisa mengganggu tingkat kesehatannya.
Salah satu upaya dini yang perlu dilakukan oleh Manajemen Bank dalam rangka memastikan bahwa proses perkreditan yang dijalankan telah memperhatikan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan risiko-risiko yang mungkin terjadi adalah dengan memberikan pemahaman resiko dan control kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses pencairan kredit tersebut.
Training ” RISK & CONTROL IN CREDIT PROCESS” ini akan memberikan gambaran penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses perkreditan, sehingga diharapkan seluruh pihak yang terkait dalam proses perkreditan akan memperhatikan risiko dalam setiap aktivitas yang dijalankannya.


Tujuan dan Manfaat

Setelah mengikuti workshop ini diharapkan
• Peserta memahami risiko-risiko dalam proses perkreditan dan menerapkan fungsi
control yang memadai dalam setiap aktivitas perkreditan yang dijalankannya
• Peserta dapat mengeleminir kesulitan kredit secara dini yang bisa menyebabkan
meningkatnya Non Performing Loan (NPL).
• Mendorong terciptanya proses kredit yang sehat serta melahirkan aktiva produktif,
khususnya kredit bank yang berkualitas baik yang pada akhirnya mendorong
terciptanya bank yang sehat.

Metode
Pembahasan konsep, studi kasus, diskusi antar peserta, serta simulasi yang dipandu instruktur.

Peserta

Training ini diperuntukkan :
Kepala Cabang (Branch Manager) , Credit Officer, Analis Kredit, Penilai Jaminan, Legal, Remmadial Unit, Loan Admin (Adminstrasi Kredit), Auditor Intern, Unit kerja terkait dan Peminat Lainnya

Pembicara / Fasilitator
Pelatihan ini difasilitasi oleh Instruktur/Fasilitator yang berpengalaman dibidang Restrukturisasi Kredit yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia :

Waktu Pelaksanaan
Hari : Rabu & Kamis
Tanggal : 17 & 18 Februari 2010
Pukul : 08.30 - 16.00 WIB
Tempat : Hotel Millennium Sirih, Jl. Fachrudin No. 3, Jakarta Pusat


Jadwal


Rabu, 17 Februari 2010
08.30 – 08.45 Register Peserta
08.45 – 09.00 Pembukaan Oleh Chairman Prima Consulting
Sesi 1
09.00 – 10.30 Risiko Operasional dan Proses Perkreditan
10.30 – 10.45 Coffee Break
Sesi 2
10.45 – 12.15 Titik Kritis Proses Pemberian Kredit
12.15 – 13.15 Lunch
Sesi 3
13.15 – 14.45 Risk & Control dalam Analisa Kredit
14.45 – 15.00 Coffee Break
Sesi 4
15.00 -16.30 Risk & Control dalam Penilaian Jaminan

Kamis, 18 Februari 2010
Sesi 1

09.00 – 10.30 Risk & Control dalam Pengikatan Kredit
10.30 – 10.45 Coffee Break
Sesi 2
10.45 – 12.15 Risk & Control dalam Pengikatan Jaminan
12.15 – 13.15 Lunch
Sesi 3
13.15 – 14.45 Risk & Control dalam Aspek Operasional Perkreditan
12.15 Penutupan


Segala informasi tentang Workshop dapat melalui :
Sdri. Rahma Hp.No: 08159927946 atau Sdri.Upie, Hp.No: 087887129954